Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.866
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Asy-Syari'ah al-Afkar, Journal For Islamic Studies Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam Cepalo JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial Jurnal Investasi Islam VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan Al-Mutsla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan Al-Muamalat : Jurnal Ekonomi Syariah International Journal of Science and Society (IJSOC) Jurnal Penelitian Serambi Hukum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Media Akademik (JMA) SIYASI: Jurnal Trias Politica Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Khazanah Hukum
Dewi Sulastri
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
THE CONCEPT AND APPLICATION OF COVENANT IN FINANCING GOLD PAWN BY SHARIA BANKS IN WEST JAVA Neni Nuraeni; Dewi Sulastri; Z Zulbaidah
Asy-Syari'ah Vol 22, No 1 (2020): Asy-Syari'ah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v22i1.5822

Abstract

Abstract: In Law Number 1 of 1974 Article 3 paragraphs 1 and 2, providing an explanation of the marriage principle is monogamous but is open, or in KHI using the term polygamy is limited to four wives, but with a record of the ability to provide and do justice towards his wives and children. Households that are built based on polygamy are part of a community that is a matter of controversy, but legal normativeity has been ratified and that a social reality occurs. The method is used in this study by collecting data in the form of literary literature (literature research), as for the steps in this study by reading literature in the form of books, articles, legislation and fatwas. The data is analyzed by qualitative descriptive method in order to obtain research results based on theories related to research The results showed that there were no women who were willing to be polygamous. In the case of polygamy, women are the object of violence wrapped neatly in household life. Abstrak: Salah satu bentuk inovasi yang dikeluarkan bank syariah untuk menunjang kebutuhan masyarakat adalah produk gadai emas syariah. Namun, kekhawatiran muncul terhadap produk rahn (gadai syariah) karena produk ini bukan merupakan aset produktif dalam menghasilkan keuntungan. Dengan adanya layanan ini, Bank Syariah hanya men­dapatkan keuntungan dari jasa pemeliharaan barang yang dijanjikan sebagai jaminan. Permasalahan muncul ketika keuntungan diambil dari persentase besaran pinjaman yang diberikan oleh Bank Syariah kepada nasabah sebagaimana praktik di perbankan kon­ven­­sional.  Oleh karena itu, ini adalah topik yang menarik untuk dibahas di antara akademisi yang terkait dengan besaran dan perhitungan jasa pemeliharaan yang harus dibayar nasabah kepada Bank. Jika jasa pemeliharaan ditentukan berdasar­kan persen­tase dari jumlah pembiayaan atau pinjaman, maka terdapat nilai bunga kredit atas pembiayaan yang harus dikembalikan oleh nasabah sebagai jasa pemeliharaan yang dihitung dari besaran pinjaman tersebut. Dengan demikian, penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisa konsep akad dan penerapan­nya dalam pembiayaan gadai emas di bank syariah. Adapun obyek studi ini adalah mengenai bank komersial Islam, termasuk Bank Syariah Mandiri dan Bank Jabar Banten Syariah.
INTERPRETASI KEWENANGAN RECALL PARTAI POLITIK DALAM TATANAN PEMERINTAHAN PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYAH Dewi Sulastri; Neni Nuraeni
VARIA HUKUM Vol 1, No 1 (2019): VARIA HUKUM
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v1i1.5137

Abstract

AbstrakKeberadaan presiden atau pemimpin merupakan suatu keharusan yang dimiliki oleh suatu negara, seorang presiden haruslah manusia yang paling berkualitas diantara yang lainnya. Karena ia akan dibebankan tugas yang sangat berat, yaitu menopang segala bentuk kepentingan manusia yang jumlahnya sangat banyak dan beragam. Jika seorang presiden tersebut mampu, maka akan terpenuhi dan terwujud kesejahteraan yang diharapkan oleh orang banyak, dan begitupun jika sebaliknya. Dalam melaksanakan tugasnya, presiden diberikan otoritas oleh rakyat yang dipimpinnya. Dalam rangka menjaga kekhawatiran akan penympangan kekuasaan (abuse of power) maka diperlukan hukum sebagai batasan kewe­nangan presiden tersebut. Karena itu UUD 1945 membatasi kekuasaan presiden. Keberadaan presiden sebagai lembaga eksekutif berdasarkan sistem pemerintahan yang dianut oleh negara Indonesia tidak mungkin bisa berjalan dengan efektif dan efisien, maka dibutuhkan lembaga legislatif dan yudikatif sebagai bagian dari kesatuan pemerintahan yang saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Fokus pada penelitian ini, yaitu menitik beratkan kepada bagaimana persepsi keilmuan siyasah syar’iyah dalam meninjau implikasi atau akibat dari fenomena recall yang telah menjadi kewenangan partai politik tersebut. Namun, agar berimbang pada penelitian ini pula dilakukan pengkajian terhadap alasan yang melandasi pelaksanaan hak recall, upaya pembelaan yang dapat ditempuh oleh kader atau korban recall dan bagaimana implikasi recall tersebut secara umum serta bagaimana analisis keilmuan siyasah syar’iyah dalam melakukan pengkajiannya terhadap fenomena recall tersebut.
PENERAPAN JAMINAN HAK MILIK PADA PERBANKAN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Dewi Sulastri; Sarip Muslim
Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah Vol 5, No 2 (2018): July
Publisher : Department of Sharia Economic Law, Faculty Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/am.v5i2.5165

Abstract

ABSTRAKBank syariah dengan segala produk dan layanannya dalam menjalankan kegiatan usahanya juga berpedoman pada ketentuan perbankan secara umum maupun ketentuan lainnya. Salah satu pembiayaan yang cukup berkembang pada bank syariah adalah pembiayaan murabahah yang dalam menerapkan jaminan hak milik karena pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan relatif cepat. Ketentuan jaminan hak milik dalam pembiayaan murabahah dalam Perbankan Syariah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Penulis melihat terdapat kontradiksi dalam pelaksanaan jaminan hak milik dala perbankan syariah. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya ketentuan antara UU Jaminan Fidusia dan Fatwa Rahn Tasjily yang timbul dalam konteks ruang lingkup pembebanan jaminan, jenis utang yang dapat dijamin, dan mekanisme pengikatan jaminan. Kemiripan Fatwa Rahn Tasjily terhadap UU Jaminan Fidusia tidak memberikan pengaturan sebagaimana dimuat dalam Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 11 UU Jaminan Fidusia. Di samping itu, konsep rahn tasjily yang dibangun sebagai jaminan utang menyebabkan jaminan tersebut tidak dapat diberlakukan pada akad selain qardh dan albai’ yang mengandung unsur utang-piutang. Hal ini memerlukan pemecahan masalah mengingat ketentuan yang ada menunjukkan bank syariah diwajibkan memiliki jaminan dari nasabah atas pembiayaan yang disalurkan.Dari permasalahan di atas penulis mengangkat penelitian dengan judul Penerapan Jaminan Hak Milik dalam Praktek Perbankan Syariah di Indonesia.
Review of Islamic Law and Positive Law Regarding Legal Protection for Children as Offenders of Crime: Case Studies in West Java Zulbaidah; Neng Yani Nurhayani; Dewi Sulastri
International Journal of Science and Society Vol 5 No 3 (2023): International Journal of Science and Society (IJSOC)
Publisher : GoAcademica Research & Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/ijsoc.v5i3.739

Abstract

This study aims to reveal the development of children as perpetrators of crimes in the West Java region, and also to analyze the legal protection for children who are involved in criminal acts, both from the perspective of Islamic law and positive law. In addition, this study identifies obstacles in educating children who are involved in criminal behavior. In this study, a combined approach method of normative and empirical research was used. The normative approach is carried out by investigating data and facts through literature studies and comparisons of legal literature, including derivative legal products, as well as analysis of the relevance of legal views to the object of research. On the other hand, the empirical approach involves public testing and direct data search (field research) from related parties, including Center for Integrated Service for the Empowerment of Women and Children “Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak” (P2TP2A) and Legal Aid Institutions. The results of the research show that in the case of children as perpetrators of criminal acts, the restorative justice approach is a relevant concept. Limitations of thinking and careful consideration in children are the main factors that support the choice of this approach. Thus, in providing criminal responsibility for children, it is important to consider their development and best interests for their future. Incorrect handling can have a damaging impact on future generations. This is because children are assets as well as successors to the nation and the ideals of the state. Meanwhile, the obstacles faced in educating children who commit criminal acts include, first, sometimes the perpetrator's parents completely surrender to the Social Service, so this is what then becomes an obstacle in providing assistance. The second is the budgetary aspect, in some cases such as harassment, regarding the post-mortem fee, parents sometimes hand it over in full, not to mention if there are additional costs, the Social Service will automatically bear it. The third obstacle is the cooperation that is established with Legal Aid Institutions “Lembaga Bantuan Hukum” (LBH) which demand payment, while social services are government agencies whose allocation has been determined.
THE ROLE OF THE GOVERNMENT IN EFFORTS TO CREATE A RESIDENTABLE RESIDENCE IN WEST JAVA PRONVISION Sulastri, Dewi; Radiyana, Aan
JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial Vol 1 No 2 (2019): JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial
Publisher : CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51486/jbo.v1i2.9

Abstract

Amanah Pasal 28H UUD 1945 memberikan jaminan kepada setiap warga Negara Indonesia untuk dapat hidup secara sejahtera lahir dan bathin, bertemapat tinggal secara layak, memiliki tempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat menjadi suatu keharusan yang perlu untuk diperhatikan oleh pemerintah, dalam hal ini Dinas Permukiman Provinsi Jawa Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mempertegas peran pemerintah dalam menyediakan dan memberikan kemudahan dan bantuan peruamahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative dengan pendekatan sosiologis atau empiris. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap pengentasan rumah tidak layak huni, sudah menjadi bagian perencaan mulai sejak tahun 2018 sebagaimana dalam RPJMD 2018-2023. Kurun waktu RPJMD 2018-2023 direncanakan perbaikan terhadap 100.000 (seratus ribu unit) rutilahu dengan perincian sebaganyak 80.000 unit kategori rutilahu perdesaan di 18 kabupaten dan sebanyak 20.000 unit kategori rutilahu perkotaan yang berada di 9 kota.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENJUAL MARKETPLACE AKIBAT KERUGIAN LAYANAN COD Fathni, Indriya; Jauhari, Moh Ahsanuddin; Sulastri, Dewi; Najmudin, Nandang; Nurhayani, Neng Yani; Khoirunnisa, Saskia Fazrin
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2023): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v7i2.7341

Abstract

Increasingly advanced technology does not always have a positive impact, sometimes it has a negative impact. This is like a widespread case because of the development of the Shopee marketplace which provides Cash On Delivery services) which, instead of benefiting the seller, is detrimental. This loss is not the responsibility of Shopee, but the seller itself. However, there is relevance to positive laws and regulations in Indonesia that can resolve this case. This study's goal is to determine the type of legal protection available to seller viewed from the Consumer Protection Act, the ITE Law, and the Civil Code and to find out Shopee's responsibility in protecting sellers who lose money because of the COD service. A technique to study called normative juridical is applied. The approach used is the legal approach. The data collection technique used is literature study. The data and data sources used come from secondary data, namely research journals, laws, and electronic sources that can be accounted for. The results and analysis of this study are that the regulations contain Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection Articles 5, 6, 7, 34 and 45; Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions Article 45A; and the Civil Code Articles 1513, 1514, 1517, 1243, and 1267. Then, efforts to resolve this case can be done either through or outside the court and the seller activates the shipping insurance provided by Shopee.
Peran dan Wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Kepegawaian (Aparatur Sipil Negara) Syahidin, Rosyad; Sulastri, Dewi
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 18 No 02 (2025): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 18 No 02 Tahun 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v18i02.1283

Abstract

Global developments have impacted the work patterns of State Civil Apparatus (ASN) in Indonesia, thus creating a need for legal protection of ASN rights through labor dispute resolution mechanisms. This study aims to examine the role and authority of the State Administrative Court (PTUN) in resolving labor disputes. Using a normative legal approach and qualitative research methods, this study shows that the PTUN functions as a judicial institution that provides legal protection for special, individual, and final state administrative decisions. However, there are still several practical obstacles, such as overlapping authority with other state administrative institutions, limited understanding of ASN regarding legal procedures, and low compliance with PTUN decisions. To increase the effectiveness of the PTUN in providing justice for ASN, regulatory harmonization, strengthening institutional capacity, and progressive legal interpretation are needed.
PEMAKZULAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA: MEKANISME, TANTANGAN, DAN IMPLIKASI Muhammad Riefky Alfathan; Dewi Sulastri
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 12 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Desember
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/8pr4jf80

Abstract

Mekanisme pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia sebagaimana diatur dalam UUD 1945 bertujuan untuk menjamin akuntabilitas kekuasaan eksekutif serta menegakkan prinsip negara hukum melalui konsep checks and balances. Proses ini melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Meskipun prosedur pemakzulan telah diatur dengan jelas setelah adanya perubahan konstitusi, dalam praktiknya mekanisme ini seringkali terhambat oleh dinamika politik sehingga keputusan yang diambil lebih dipengaruhi pertimbangan politik dibandingkan penilaian hukum yang objektif. Salah satu tantangan utama terletak pada sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak mengikat MPR, sehingga aspek hukum dapat diabaikan demi kepentingan politik. Oleh karena itu, diperlukan reformasi untuk memperjelas definisi pelanggaran hukum, memperkuat peran Mahkamah Konstitusi dalam penegakan hukum, serta meminimalkan campur tangan politik dalam proses pemakzulan. Upaya ini penting untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang lebih transparan, adil, dan akuntabel, sekaligus memperkuat prinsip supremasi hukum di Indonesia.
Lag Time dalam Transformasi Sosial Hukum; Mengapa Masyarakat Lambat Beradaptasi dengan Regulasi Baru dalam Era Reformasi Adinda, Nendena Rizqi; Sulastri, Dewi
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i4.1516

Abstract

This article analyzes the phenomenon of "lag time" or the temporal gap in Indonesia's socio-legal transformation post-1998 Reformation. Lag time is defined as the misalignment between the progressive ambition of law as a tool of social engineering and the reality of adaptation and internalization at the level of societal legal culture. The study employs a juridical-sociological methodology to identify the determinant factors causing the slow acceptance of new regulations. The findings indicate that lag time manifests from the failure to synchronize the structural dimension and the cultural dimension of the legal system. Structural factors include the weak capacity of law enforcement, regulatory inconsistency, and the failure of top-down socialization. Meanwhile, cultural factors encompass the legacy of authoritarian legal culture based on fear, resistance from living law, and public pragmatism. The conclusion urges the necessity of systemic reform that focuses not only on improving the substance of the law but also on transforming the legal culture through participatory education to achieve compliance rooted in ethical awareness and justice. Keywords: Lag Time, Sociology of Law, Legal Culture, Legal Reform.
Kesadaran Hukum Gender dan Transformasi Sosial; Implementasi UU KDRT dalam Mengubah Pola Relasi Domestik di Indonesia Zulfaidah, Rena; Sulastri, Dewi
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i1.1593

Abstract

This study analyzes the implementation of Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence (PKDRT Law) in the context of efforts to transform domestic relations and increase gender legal awareness in Indonesia. Domestic violence (DV) is a multidimensional issue rooted in gender inequality and reinforced by a culture of silence, even though data from the National Commission on Violence Against Women shows a significant increase in reported cases (15,652 cases in the domestic sphere in 2023). Using a normative-empirical legal approach with a focus on analyzing court decisions, this study found a significant gap between the spirit of the law and its practice in the field. The PKDRT Law aims to transform DV from a private matter into a public criminal offense. However, its implementation faces strong cultural, social, and institutional challenges, including stigma against victims, pressure to reconcile for the sake of “family unity,” and a lack of holistic understanding of gender justice among law enforcement officials. Analysis of court decisions, such as Supreme Court Case No. 1583 K/Pid.Sus/2019 and Gresik District Court Case No. 139/Pid.Sus/2019/PN.Gsk, reveals a tendency for judges to impose minimal sentences or be influenced by social pressure, which ultimately distorts justice for victims and reduces the transformative power of the law. This study concludes that the existence of regulations alone is not enough; a shift in collective consciousness and gender-sensitive implementation are needed to realize equal domestic relations.
Co-Authors Abu Sanmas Abu Sanmas Abu Sanmas Adinda, Nendena Rizqi Dede Kania Dhea Maulidina Rahma Dian May Syifa Firdaus, Arifin Gita Faddillah Islam Hazar Kusmayanti, Hazar I Gde Pantja Astawa Ihsanul Maarif Indriya Fathni Irfan Nurhakim Jauhari, Moh. Ahsanuddin Khoirunnisa, Saskia Fazrin Listyani Effendi Listyani Effendi M Yahya Wahyudin Melinda Dina Gussela Mohd Kamarulnizam Abdullah Muhamad Abdul Kholik Muhammad Dzaky Fikhruhu Muhammad Ilham Ridho Muhammad Riefky Alfathan Mutiara Jihan Aziza Nandang Najmudin Neng Yani Nurhayani Neng Yani Nurhayani Neng Yani Nurhayani, Neng Yani Neni Nuraeni, Neni Radiyana, Aan Raihan Muhammad Farras Rena Zulfaidah Rosada, Dede Sarip Muslim Sonny Dewi Judiasih Subqi Muhamad Fadhilah Hakim Subqi Muhammad Fadhilah Hakim Syahidin, Rosyad Zulbaidah Zulbaidah Zulbaidah, Zulbaidah Zulfaidah, Rena