The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)
Vol 4, No 2 (2018): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JULI - DESEMBER 2018

KAJIAN KEBIJAKAN SUMBERDAYA ALAM BERBASIS PADA EKOLOGI POLITIK

Agus Lukman (Ilmu Administrasi Niaga, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten)



Article Info

Publish Date
07 Dec 2018

Abstract

Abstract: The study of natural resource management policy is concentrated more on the implementation and evaluation of natural resource policies, whereas failure and lack of optimal public policies are mostly caused by public policy formulations that are not systematic, partial and have not touched the substance of the matter. SDA policy theory explains that ecological problems cannot be solved partially but with a multi-level approach by examining actors who play a role in the preparation of policy regulations so that the problems of natural resource management can no longer be analyzed with a technical approach but are more appropriate to use a political aspect approach.Keywords: Resource Policy, Political ecology, Polital aspect. Abstrak: Kajian kebijakan pengelolaan sumberdaya alam (SDA) lebih banyak dikonsentrasikan pada implementasi dan evaluasi kebijakan SDA padahal gagal dan kurang optimalnya kebijakan public lebih banyak disebabkan karena formulasi kebijakan public yang tidak sistematis, parsial dan belum menyentuh pada substansi persoalan. Teori kebijakan SDA menjelaskan bahwa persoalan ekologi tidak bisa diselesaikan secara parsial tetapi dengan pendekatan multi aras dengan mengkaji aktor-aktor yang berperan dalam penyusunan regulasi kebijakan sehingga persoalan pengelolaan SDA tidak bisa lagi dianalisis dengan pendekatan teknis tetapi lebih tepat menggunakan pendekatan political aspect.Kata kunci: Kebijakan SDA, Ekologi Politik, Aspek Politik.

Copyrights © 2018






Journal Info

Abbrev

admpublik

Publisher

Subject

Social Sciences

Description

Fokus IJPA memusatkan perhatian pada permasalahan utama dalam pengembangan keilmuan administrasi publik meliputi: 1. Perkembangan Birokrasi dan Administrasi Pemerintahan 2. Desentralisasi, Otonomi Daerah, Pelayanan Publik 3. Kebijakan Publik dan Good Governance 4. Manajemen Pembangunan dan ...