<![CDATA[Abstract: Population Administration Reform in e-ID Cards Program Implementation and Implications (A Study in the Department of Population and Civil Registration Blitar)E - KTP is a new service program administration population. Implementation of E- KTP program is expected to bring about change for the better. The focus of this study is the implications of during e- KTP program. This study uses a qualitative approach. Based on the research, the E- KTP program brings a number of implications for the government, community and other interested Instutions. But in order to benefit from this program more widely felt, it needs some expansion. so the E- KTP function can work optimally. Decentralization make Blitar City government granted authority to collaborate with third parties to enforce policy E- KTP . Based on the results of research in the field show that so far in the implementation of e- ID card is still limited suitable Blitar City ordered by the central government. Yet there is an expansion in its implementation. As a result, the benefits of e- KTP yet to be felt directly by the general public. Advice from the researchers , that the local government of Blitar City more innovative and creative in developing E - KTP system without having to wait for instructions from the central government. Keywords: Administrative Reform, Implications of E-KTP, E-Government Implementation  Abstrak: Reformasi Administrasi Kependudukan Dalam Pelaksanaan Program E-Ktp Dan Implikasinya (Suatu Studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Blitar). E-KTP merupakan program baru dibidang administrasi kependudukan. Pelaksanaan dari program E-KTP diharapkan membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Fokus penelitian ini adalah implikasi kedepan dari adanya program E-KTP. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, program E-KTP membawa sejumlah implikasi bagi Dinas Kependudukan, masyarakat dan Instansi lain yang berkepentingan. Namun agar manfaat dari program ini dapat dirasakan secara lebih luas, maka harus dilakukan pengembangan-pengembangan agar E-KTP berfungsi secara maksimal. Asas desentralisasi membuat Pemerintah Kota Blitar diberikan kewenangan untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam menerapkan kebijakan E-KTP. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan menunjukkkan bahwa sejauh ini pelaksanaan E-KTP di Kota Blitar masih terbatas sesuai yang diperintahkan oleh pemerintah pusat. Belum terdapat pengembangan di dalam pelaksanaannya. Sehingga, manfaat dari E-KTP belum dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat umum. Saran dari peneliti, yaitu seharusnya pemerintah Kota Blitar lebih inovatif dan kreatif dalam mengembangkan sistem E-KTP tanpa harus menunggu instruksi dari pemerintah pusat.  Kata kunci: Reformasi Administrasi Kependudukan, Implikasi E-KTP, Penerapan E-Government]]>
Copyrights © 2013
