Abstract: Policy Implementation of Management Information Systems as an Improving Effort of Management Regional Goods District Property. Issues regarding the asset management area in Blitar due to distribution of the asset that is not belonging to the region, so that orderly trigger mode smuggled goods. It will reduce the assets of the area and is difficult in reporting the goods. To overcome the problem, the Equipment Section Regional Secretariat in Blitar City use local goods management information system (SIMBADA). This study uses descriptive qualitative approach. The results showed that the policy implementation of SIMBADA has not reached the maximum, it is caused by the disposition factor that gives under standart incentive so that makes a lack of awareness for the goods administrators to do the orderly administration of the local assets, it is also caused by the structure of bureaucracy factor that shown by the absence of standart operating procedur of policy implementation SIMBADA. Therefore, Equipment Section Regional Secretariat Blitar City need to add incentives for the management of goods and implement SOPs so that the awareness of the Governing Goods also increased. Keywords: policy implementation, local property management information system Abstrak: Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah sebagai Upaya Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Permasalahan mengenai pengelolaan barang milik daerah di Kota Blitar disebabkan karena tidak terinventarisirnya barang milik daerah dengan tertib sehingga memicu munculnya modus penggelapan barang, hal itu akan mengurangi aset milik daerah dan kesulitan dalam pelaporan barang. Untuk mengatasinya Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Blitar menggunakan sistem informasi manajemen barang daerah (SIMBADA). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan SIMBADA belum tercapai maksimal, hal tersebut disebabkan karena adanya faktor disposisi dengan memberikan insentif dibawah standar sehingga menimbulkan kurangnya kesadaran bagi Pengurus Barang untuk melaksanakan tertib administrasi barang milik daerah, dan juga faktor struktur birokrasi yang ditunjukkan dengan tidak adanya SOP dalam implementasi kebijakan SIMBADA. Oleh karena itu, Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Blitar perlu menambah insentif bagi pengurus barang dan menerapkan SOP sehingga kesadaran bagi para Pengurus Barang juga ikut meningkat.  Kata kunci: implementasi kebijakan, sistem informasi manajemen barang daerah
Copyrights © 2013