<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan pemerintah dalam hal penerapan ketersediaan lahan untuk kepentingan publik sesuai dengan UU No. 2 2012 dan bagaimana hak masyarakat yang dipengaruhi oleh ketersediaan lahan untuk kepentingan publik. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dan dapat disimpulkan: 1. 2 tahun UU No. 2012 memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Namun dalam praktiknya masih ada yang lemah, antara lain: kepentingan publik terlalu luas, suatu bentuk kompensasi kepada pemilik tanah yang dilakukan oleh pemerintah. 2. Peraturan yang mengatur ketersediaan lahan untuk kepentingan bersama tidak menjamin hak atas tanah memiliki kehidupan yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Ini adalah hasil kompensasi hanya memperhitungkan kerugian fisik adalah: tanah, bangunan, dan tanaman di sini. Kerugian non fisik terkait sosiologis, psikologis, aksesibilitas mungkin tidak diatur oleh hukum.]]>
Copyrights © 2020
