<![CDATA[This paper aims to understand the daily attitude of Kompas in preaching the issue of freedom of religion and tolerance, two important elements in the life of democracy. To explore the problem, the writer first analyzed the news of Saeni case, the food merchant that his merchandise was confiscated by the Civil Service Police Unit of Serang City, Banten for selling in Ramadan. News in Kompas daily about this then got a protest from Forum Pembela Islam. Since then this newspaper did not preach it anymore. The results of this study indicate that this case has been repeated that after the Reformasi era, Kompas daily keeps the practice of self-censorship in their reporting on religious issues. These findingscomplement the previous study, that after the fall of the New Order in 1998, the media in Indonesia has not been entirely independent of its role in the democratization process (Nugroho, 2012; Lim, 2011; Tapsell, 2012; and Haryanto, 2011; Steele, 2011). The swasensor that has been the habitus of this media since the New Order continues to be maintained even though the arena has changed. If formerly selfcensorship was done in order to deal with New Order repression, now it is done to serve the interests ofmedia business and business groups.Keywords: freedom of religion, tolerance, media, self-censorship, political economy ABSTRAKTulisan ini bertujuan untuk memahami sikap harian Kompas dalam memberitakan persoalan kebebasan beragama dan toleransi, dua unsur penting dalam kehidupan demokrasi. Untuk menggalipermasalahan tersebut, pertama-tama penulis menganalisis pemberitaan kasus Saeni, pedagang makanan yang dagangannya disita Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang, Banten karena berjualan di bulan Ramadhan. Berita di harian Kompas tentang ini kemudian mendapat protes dari Forum Pembela Islam. Sejak itu koran ini tidak memberitakannya lagi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus ini sudah terjadi berulang yang menunjukkan setelah era Reformasi, harian Kompas tetap mempertahankan praktik swasensor dalam pemberitaan mereka terkait isu-isu agama. Temuan ini melengkapi penelitian sebelumnya, bahwa setelah jatuhnya Orde Baru pada tahun 1998, media di Indonesia belum sepenuhnya bebas terkait perannya dalam proses demokratisasi (Nugroho, 2012; Lim, 2011; Tapsell, 2012; dan Haryanto, 2011; Steele, 2011). Swasensor yang telah menjadi habitus media ini sejak Orde Baru terus dipertahankansekalipun arenanya telah berubah. Jika dulu swasensor dilakukan dalam rangka menyiasati represi Orde Baru, saat ini hal itu dilakukan demi melayani kepentingan bisnis media dan kelompok usahanya.Kata kunci: kebebasan beragama, toleransi, media, swasensor, ekonomi poli]]>
Copyrights © 2017
