PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI PERBATASAN PAPUA: UPAYA MENJAMIN HUMAN SECURITY DAN MELAWAN PERDAGANGAN ILLEGAL LINTAS BATAS

Melyana R Pugu (Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran)
Yanyan M. Yani (Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran)
Wahyu Wardhana (Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran dan Program Studi Ekonomi Pertahanan, Universitas Pertahanan.)

Masyarakat Indonesia
Vol 45, No 1 (2019): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia

Selama ini pembangunan wilayah perbatasan, khususnya perbatasan Indonesia di Papua, dinilai tertinggal dari daerah lainnya. Sesungguhnya, wilayah perbatasan memiliki peluang untuk menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi apabila ditunjang oleh pembangunan infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu artikel ini berupaya mengeksplorasi pembangunan wilayah perbatasan darat Indonesia-Papua Nugini. Konsep pembangunan perbatasan, khususnya pembangunan infrastruktur, diadopsi sebagai kerangka untuk mendiskusikan dinamika wilayah perbatasan Indonesia di Papua. Pembangunan wilayah perbatasan Indonesia di Papua dalam artikel ini akan dianalisa sebagai upaya untuk menjamin human security dan melawan perdagangan illegal. Maraknya perdagangan illegal di perbatasan Indonesia-Papua Nugini dapat mengancam human security masyarakat Indonesia di Perbatasan Papua. Oleh karena itu, pemerintah mengambil sejumlah kebijakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan Papua melalui pembangunan infrastruktur perbatasan. Sungguhpun sejumlah kebijakan pemerintah tidak secara eksplisit menekankan human security, tetapi kebijakan yang telah diambil pemerintah menunjukkan upaya untuk menjamin human security masyarakat Indonesia di perbatasan Indonesia-Papua Nugini.