<![CDATA[This paper examines the politics of public budgeting relating to the regional head elections were held on 9th December 2015 for the first time. Election will be held for seven times from 2015 to 2027 in order to reduce election costs. However, the budget process is not easy to imagine because the technical rules are unclear. Meanwhile, elites having interests have strong influence to the budget process. The paper attempts to examine how public participation needs to be improved in the budget process, particularly regarding to the implementation of elections that will create budget democracy.Keyword : politics of public budgeting, election, public participation, budget democracy. ABSTRAKMakalah ini mengkaji politik anggaran dalam pelaksanaan pilkada serentak yang diselenggarakan pertama kalinya pada 9 Desember 2015. Pilkada serentak ini rencananya diselenggarakan sebanyak tujuh kali mulai 2015 sampai 2027 untuk menghemat biaya pilkada. Namun, proses anggaran tersebut tidaklah semudah yang dibayangkan karena aturan-aturan teknis yang masih belum jelas. Sementara para elite yang berkuasa dan memiliki kepentinganjuga mempunyai pengaruh yang kuat dalam proses anggaran. Tulisan ini berupaya mengkaji bagaimana partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan dalam proses anggaran, khususnya dalam politik anggaran yang berhubungan dengan pilkada serentak, sehingga akan menciptakan terwujudnya demokrasi anggaran.Kata kunci: politik anggaran, pilkada serentak, partisipasi masyarakat, demokrasi anggaran]]>
Copyrights © 2016
