<![CDATA[ABSTRAKUndang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang ditetapkan dan berlaku sejak tanggal 24 September 1960, merupakan peraturan pokok yang mengatur masalah keagrariaan di Indonesia. Sebelum berlakunya UUPA, di Indonesia berlaku dua sistem hukum agraria, yaitu hukum agraria adat dan hukum agraria perdata barat. Demikian juga halnya dengan hak-hak atas tanah, ada hak-hak atas tanah menurut hukum adat dan ada pula hak-hak atas tanah menurut hukum perdata barat. Dalam kenyataannya sebagian besar warga negara Indonesia asli menguasai tanah berdasarkan hukum adat, terutama hak milik atas tanah. Sebagaimana sifat hukum adat yang tidak tertulis, hak atas tanah menurut hukum adat inipun dalam penguasaan oleh pemegang haknya tidak didukung dengan alat bukti tertulis, tak terkecuali dengan hak milik atas tanah adat.UUPA merupakan penjabaran langsung dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, diberlakukan dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu untuk memberikan perlindungan hukum kepada yang empunya hak milik atas tanah adat ini, UUPA memberikan pengakuan status kepemilikan kepada pemegang haknya dengan cara melakukan konversi hak milik atas tanah adat menjadi hak milik menurut UUPA, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pendaftaran tanah dan penerbitan sertipikat tanah; atau dengan melakukan penerbitan Surat Keterangan Hak Atas Tanah (SKHAT) oleh Kepala Desa/Lurah, lalu disahkan oleh Camat setempat, sebelum diajukan permohonan konversi dan pendaftaran tanahnya; atau dengan cara penguasaan fisik oleh pemegang haknya yang dibuktikan dengan adanya tanam-tanaman keras dan/atau bangunan yang dibuat oleh pemegang haknnya dan dibenarkan oleh anggota masyarakat setempat. Kata Kunci: Perlindungan hukum; hak milik atas tanah adat; Undang-Undang Pokok Agraria.]]>
Copyrights © 2020
