Garuda - Garba Rujukan Digital

Hak Milik Atas Tanah Badan Hukum Persyarikatan Muhammadiyah Usman, Abdul Hamid
Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 1, No 1 (2019): JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/khdk.v1i1.2441

ABSTRAKPersyarikatan Muhammadiyah sebagai Ormas Islam melakukan Gerakan Islam, Da’wah Amar Ma’ruf Nahi Munkar dan Tajdid, bersumber pada Al-Qur’an dan As-Sunnah. Dalam gerakan dakwahnya ini, Muhammadiyah fokus pada bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi, dengan Amal Usaha dan Amal Murninya. Dalam rangka melaksanakan kegiatan dakwahnya, Muhammadiyah memerlukan bidang-bidang tanah untuk tempat mendirikan sarana prasarana organisasi dan amal usahanya tersebut.Hak Milik atas tanah dapat dipunyai oleh perorangan dan badan-badan hukum tertentu, yaitu bank Negara, koperasi pertanian, badan keagamaan, dan badan sosial. Persyarikatan Muhammadiyah sebagai badan hukum keagamaan dan sosial diakui pemerintah sebagai badan hukum yang dapat mempunyai Hak Milik atas tanah, dengan penyebutan pemilik adalah Persyarikatan Muhammadiyah yang berkedudukan di Yogyakarta. Pengelolaan tanah Hak Milik Persyarikatan Muhammadiyah ini dilakukan oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan tingkat Pusat, Wilayah dan Daerah. Sementara itu pemanfaatannya dapat dipergunakan untuk keperluan Persyarikatan Muhammadiyah sendiri, dan pihak lain di luar Persyarikatan Muhammadiyah dengan perjanjian tertulis dan dengan syarat-syarat tertentu. Kata Kunci: Hak Milik atas tanah, badan hukum, Persyarikatan Muhammadiyah.

WAKAF TANAH HAK MILIK BELUM TERDAFTAR Usman, Abdul Hamid
Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 2, No 1 (2020): JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/khdk.v2i1.3047

ABSTRAK Wakaf merupakan lembaga yang sangat bermanfaat bagi pengembangan aset ummat Islam. Wakaf dilakukan guna keperluan ibadah dan pengembangan ekonomi masyarakat, khusus ummat Islam.Dalam perwakafan ini harta benda yang dapat diwakafkan adalah harta benda yang dimiliki dan dikuasai oleh pemiliknya secara sah. Harta benda yang dapat diwakafkan terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Mengenai harta benda wakaf berupa benda tidak bergerak yaitu tanah hak milik atau tanah milik adat yang belum terdaftar. Yang menjadi pusat pembahasan tulisan ini adalah pelaksanaan wakaf tanah hak milik belum terdaftar.Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendapat para ahli di bidang yang terkait, maka pelaksanaan wakaf tanah hak milik yang belum terdaftar dilakukan dengan cara membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang disaksikan oleh 2(dua) orang saksi dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), dan kemudian didaftarkan ke Kantor Pertanahan setempat.Tanah wakaf yang berasal dari tanah milik adat didaftarkan ke Kantor Pertanahan setempat, menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir, dengan melampirkan surat permohonan, peta bidang tanah/surat ukur, bukti kepemilikan tanah yang sah, baik berupa bukti tertulis, dan/atau bukti penguasaan secara fisik atas tanah yang bersangkutan dan pernyataan kesaksian dari para pemilik tanah yang berbatasan langsung, Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW), surat pengesahan Nazhir yang bersangkutan dari instansi yang menyelenggarakan urusan agama tingkat kecamatan, dan surat pernyataan dari Nazhir/Wakif atau surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah/tokoh masyarakat bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sita dan tidak dijaminkan. Lalu Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan keputusan penegasan sebagai Tanah Wakaf atas nama Nazhir. Berdasarkan keputusan tersebut, Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan Sertipikat Tanah Wakaf atas nama Nazhir. Kata Kunci: Wakaf tanah; hak milik belum terdaftar.

PERLINDUNGAN HUKUM HAK MILIK ATAS TANAH ADAT SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA Usman, Abdul Hamid
Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 1, No 2 (2020): JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/khdk.v1i2.2593

ABSTRAKUndang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang ditetapkan dan berlaku sejak tanggal 24 September 1960, merupakan peraturan pokok yang mengatur masalah keagrariaan di Indonesia. Sebelum berlakunya UUPA, di Indonesia berlaku dua sistem hukum agraria, yaitu hukum agraria adat dan hukum agraria perdata barat. Demikian juga halnya dengan hak-hak atas tanah, ada hak-hak atas tanah menurut hukum adat dan ada pula hak-hak atas tanah menurut hukum perdata barat. Dalam kenyataannya sebagian besar warga negara Indonesia asli menguasai tanah berdasarkan hukum adat, terutama hak milik atas tanah. Sebagaimana sifat hukum adat yang tidak tertulis, hak atas tanah menurut hukum adat inipun dalam penguasaan oleh pemegang haknya tidak didukung dengan alat bukti tertulis, tak terkecuali dengan hak milik atas tanah adat.UUPA merupakan penjabaran langsung dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, diberlakukan dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu untuk memberikan perlindungan hukum kepada yang empunya hak milik atas tanah adat ini, UUPA memberikan pengakuan status kepemilikan kepada pemegang haknya dengan cara melakukan konversi hak milik atas tanah adat menjadi hak milik menurut UUPA, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pendaftaran tanah dan penerbitan sertipikat tanah; atau dengan melakukan penerbitan Surat Keterangan Hak Atas Tanah (SKHAT) oleh Kepala Desa/Lurah, lalu disahkan oleh Camat setempat, sebelum diajukan permohonan konversi dan pendaftaran tanahnya; atau dengan cara penguasaan fisik oleh pemegang haknya yang dibuktikan dengan adanya tanam-tanaman keras dan/atau bangunan yang dibuat oleh pemegang haknnya dan dibenarkan oleh anggota masyarakat setempat. Kata Kunci: Perlindungan hukum; hak milik atas tanah adat; Undang-Undang Pokok Agraria.

Status for Land Rights Ulayat After The Enactment of The Agrarian Constitution Abdul Hamid Usman
International Journal Reglement & Society (IJRS) Vol 2, No 3 (2021): September-December
Publisher : International Journal Reglement & Society (IJRS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55357/ijrs.v2i3.190

The right of ulayat is the right of the legal alliance to freely use lands that are still forests within its territory, for the benefit of the legal alliance itself and its members, or for the benefit of outsiders (immigrants, foreigners) but with its permission and always with the payment of recognition of recognition, in which the legal alliance continues to intervene, hard or not, also on the land that has been cultivated by people who are located in the environment of his territory.The right of ulayat as the right of indigenous peoples to land, recognized its position by uupa, as stated in Article 3, which stipulates that ulayat rights and similar rights of indigenous law communities can still be implemented by the indigenous law community concerned as long as the ulayat rights in reality still exist. Based on the discussion, it can be concluded that the status of the land of ulayat rights after the enactment of the Agrarian Basic Law is related to whether or not the ulayat rights themselves exist. Against the right of ulayat which in reality still exists, the status of the land of the ulayat rights is still as it was before the enactment of the Agrarian Principal Law, that is for the purposes of legal federation, for the purposes of members of the legal federation, and for non-members of the legal federation, the latter on condition of paying the recognition money. Against ulayat rights which in reality no longer exist, the status of land rights is changed to the purposes of the nation and the State, under the authority to govern by the State, in this case the Government of the Republic of Indonesia and is run by the Regional Government

MENCEGAH SENGKETA TANAH Abdul Hamid Usman
SOL JUSTICIA Vol 5 No 1 (2022): SOL JUSTICIA
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Kader Bangsa

Land disputes occur because they are related to the control of land rights. The control of land rights is carried out in accordance with the provisions of the legislation, so land disputes can be avoided, can be prevented. Minimization of conflict and optimization of order can be stated as the ultimate goal of using law as a regulator of people's lives. Due to the importance of this problem, on September 24, 1960, Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles was enacted, which is usually called the Basic Agrarian Law and abbreviated as UUPA. The UUPA is the embodiment of Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution. The land issue is part of the agrarian problem. In connection with this, the approach in this paper is carried out in a normative juridical manner, namely the type of research that uses secondary data or library data as the main data. Based on the discussion carried out, it can be concluded that preventing land disputes can be done by: (1) administering land rights certificates. If the land is still in the form of land rights according to customary law or civil (western) law, then convert the rights and register the land, until a certificate of land rights is issued; (2) keep the land certificate carefully; (3) create clear and permanent land boundaries; (4) construct buildings and plant perennials; (5) make a nameplate of the owner on the land in question as a notification to the community; (6) the transfer of land rights must always be before the Land Deed Making Official (PPAT)/Notary.

Pendaftaran Hak Atas Tanah Lebak Lebung Warisan Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pelaksanaannya Abdul Hamid Usman
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol 22, No 3 (2022): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/jiubj.v22i3.2466

In South Sumatra Province, there is a traditional institution that is still alive today, namely the business of catching fish and other aquatic products in the Lebak Lebung area. Lebak Lebung is an area of land that declines around the river which is naturally in the rainy season all waterlogged so that it becomes a breeding ground for fish and other aquatic biota. Meanwhile, in summer this area of land becomes dry, making it a place for people to work on rice fields or other businesses. In this area of land there is a fairly deep part where the water does not dry out even in summer, this is called Lebung. There are two types of Lebak Lebung, namely the General Lebak Lebung which is located on the Tanah Marga and the Lebak Lebung Heritage which is located on customary land. Based on the provisions of Article 19 of the UUPA and its implementing regulations, any land rights must be registered with the local Land Office, including the rights to the Lebak Lebung Heritage land. Therefore, the center of discussion in this paper is the implementation of the registration of land rights in Lebak Lebung Heritage based on the Basic Agrarian Law (UUPA) and its implementing regulations. By taking into account the UUPA and its implementing regulations as well as the opinions of experts in related fields, the implementation of the registration of land rights in Lebak Lebung Heritage based on the Basic Agrarian Law and its implementing regulations is carried out by means of the land owner submitting an application for confirmation of conversion and registration of former Indonesian land rights to the local Land Office, provided that: 1) Regarding the rights that have been described in a land title certificate, the application must be accompanied by: (a) proof of evidence (if any, a letter of measurement is also included); (b) proof of valid citizenship of the person having the right; (c) a statement from the applicant that the land is agricultural land which is the area of Lebak Lebung Heritage, that is, if this is not evident from the proof of the rights mentioned above. After the requirements are declared complete, then announced to the public for two months. If there is no objection, the Head of the Land Office confirms the conversion of the land rights by registering the rights concerned in the land book. At the request of the entitled, then a certificate of land rights is issued; 2) Meanwhile, for rights that are not described in a land title certificate, the application must be accompanied by: (a) proof of entitlement, namely proof of Indonesian plantation/verponding tax certificate or proof of letter of granting rights by the competent authority (if any, a measurement letter is also included); (b) a letter from the Village Head, confirmed by the local Camat, confirming the letter or letters of proof of the right, explaining that the land is agricultural land which is the Lebak Lebung Heritage area, explaining who has the right, if any, accompanied by a derivative letter - letter of sale and purchase of the land; (c) proof of valid citizenship of the person who has the right. After the requirements are declared complete, then an examination is carried out by the Land Examination Committee A, the results are announced to the public for two months. If there is no objection, the applicant is given a recognition of rights. In the decision letter on the recognition of the right, it is confirmed that the conversion of the right to property rights, building use rights, business use rights, or use rights will be registered by the Head of the relevant Land Office. Then at the request of the entitled, then a certificate of land rights is issued.

The Drafting a Cooperation Agreement According to Contact Law Standards in Indonesia at Ar-Royyan Hospital, Ogan Ilir Regency Rusydi, Yudistira; Ardha, Dea Justicia; Usman, Abdul Hamid; Hayatuddin, Khalisa; Kasra, Helwan; Rani, Febrina
Unram Journal of Community Service Vol. 6 No. 1 (2025): March
Publisher : Pascasarjana Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ujcs.v6i1.868

Health is an essential part of societal well-being that must be pursued in line with Indonesia's aspirations as stated in the 1945 Constitution. This effort is carried out based on the principles of non-discrimination, participation, protection, and sustainability to develop human resources, enhance national competitiveness, and support national development. Written agreements in healthcare services are crucial to ensure optimal service delivery. This requires adequate healthcare facilities as the venue for implementing health efforts. In Indonesia, the agreement system follows an open principle that allows for the formation of agreements in accordance with existing laws or practices. The purpose of such agreements is to establish balanced cooperation and serve as a basis for resolving future issues. Through agreements, the involved parties are expected to uphold their promises, create clear legal relationships, and ensure protection and fairness for all.

The Drafting a Cooperation Agreement According to Contact Law Standards in Indonesia at Ar-Royyan Hospital, Ogan Ilir Regency Rusydi, Yudistira; Ardha, Dea Justicia; Usman, Abdul Hamid; Hayatuddin, Khalisa; Kasra, Helwan; Rani, Febrina
Unram Journal of Community Service Vol. 6 No. 1 (2025): March
Publisher : Pascasarjana Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ujcs.v6i1.868

Health is an essential part of societal well-being that must be pursued in line with Indonesia's aspirations as stated in the 1945 Constitution. This effort is carried out based on the principles of non-discrimination, participation, protection, and sustainability to develop human resources, enhance national competitiveness, and support national development. Written agreements in healthcare services are crucial to ensure optimal service delivery. This requires adequate healthcare facilities as the venue for implementing health efforts. In Indonesia, the agreement system follows an open principle that allows for the formation of agreements in accordance with existing laws or practices. The purpose of such agreements is to establish balanced cooperation and serve as a basis for resolving future issues. Through agreements, the involved parties are expected to uphold their promises, create clear legal relationships, and ensure protection and fairness for all.

Gender, Lingkungan, dan Keadilan Keberlanjutan sebagai Tantangan Mewujudkan Sustainable Development Goals Tahun 2030 di Desa Talang Buluh, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan Khalisah Hayatuddin; Abdul Hamid Usman; Conie Pania Putri; Nahla Jamilie Rahmah Mukhtarudin; Rahmah Carkavaresti
Abdimas Awang Long Vol. 9 No. 2 (2026): Juni, Abdimas Awang Long
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awal.v9i2.2122

Meskipun pembahasan mengenai kesetaraan gender dalam Sustainable Development Goals (SDGs) telah banyak dilakukan, implementasinya di tingkat desa masih terbatas. Desa Talang Buluh merupakan salah satu desa yang diwajibkan menyelaraskan pembangunannya dengan prinsip SDGs, khususnya poin kelima mengenai kesetaraan gender. Pengabdian ini bertujuan untuk mewujudkan desa berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat dengan tiga pendekatan utama: (1) metode partisipatif yang melibatkan warga secara langsung, (2) demonstrasi serta praktik lapangan, dan (3) pendampingan intensif melalui kunjungan berkala. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa program ini berhasil mengintegrasikan aspek kesetaraan gender, pelestarian lingkungan, dan keadilan keberlanjutan. Melalui inisiatif eco-women empowerment, pengembangan bank sampah komunitas, dan edukasi "Sekolah Hijau Berkeadilan", permasalahan rendahnya keterlibatan perempuan serta kurangnya pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai SDGs dapat teratasi. Kesimpulannya, program ini telah meningkatkan kapasitas perempuan desa secara signifikan, membentuk sistem pengelolaan sampah mandiri, dan memperkuat kesadaran kolektif masyarakat terhadap target SDGs 2030.

PELAKSANAAN PENGIKATAN JAMINAN GADAI DEPOSITO BERJANGKA PADA PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU PALEMBANG KANTOR WILAYAH II ananda Nurhayati; Abdul Hamid Usman; Yonani Hasyim
Marwah Hukum Vol 2, No 1 (2024): MARWA HUKUM
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/mh.v1i1.8257

ABSTRAK Secara garis besar, terdapat beberapa proses pelaksanaan pemberian fasilitas kredit pada umumnya sampai dengan pengikatan jaminan pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Proses pemberian fasilitas kredit yang dilakukan dengan beberapa tahap sebelum pelaksanaan pengikatan jaminan apabila Bank Mandiri akan memberikan fasilitas kredit pada calon debitur. Dari sekian banyak produk perbankan, kredit lebih menarik untuk diteliti dikarenakan produk perbankan inilah yang sering terjadi permasalahan. Sering kali kredit yang diketahui menggunakan jaminan kebendaan, yaitu tanah, rumah, mobil, namun masyarakat Kota Palembang jarang yang mengetahui bahwa kredit juga dapat menggunakan jaminan deposito berjangka dari debitur. Oleh karena itu penulis mencoba membahas masalah kredit dengan jaminan deposito berjangka.Pelaksanaan pengikatan jaminan gadai deposito berjangka pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dilakukan melalui lima tahapan yaitu tahap pertama dengan melakukan pengikatan kredit sebagai perjanjian pokok dimana didalamnya disebutkan jaminan kredit ini adalah deposito. Tahap kedua yaitu pengikatan deposito dilakukan dengan pembuatan akta perjanjian gadai antara pemilik deposito dengan pihak bank. Tahap ketiga, penyerahan bilyet deposito yang dijaminkan kepada pemegang gadai, dalam hal ini pihak bank. Penyerahan tersebut merupakan penyerahan yang nyata. Penyerahan nyata ini dilakukan bersamaan dengan penyerahan yuridis, sehingga penyerahan tersebut merupakan unsur sahnya gadai. Tahap keempat, bersamaan dengan tahap ketiga, pemilik deposito/penjamin harus memberikan kuasa kepada pemegang gadai/pihak bank untuk melakukan pencairan deposito dalam hal pemilik deposito/debitur wanprestasi. Tahap kelima, kreditur selaku penerima gadai deposito akan melakukan pemblokiran atas deposito jaminan tersebut sesuai dengan jangka waktu perjanjian kreditnya. Artinya sepanjang kredit sebagai perjanjian pokok belum dilunasi maka sepanjang itu pula deposito jaminan diblokir.Penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. apabila debitur wanprestasi maka PT. Bank Mandiri akan mengirimkan Surat Peringatan pertama hingga Surat Peringatan ketiga dengan batas waktu masing-masing antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) minggu. Bila sampai surat peringatan ketiga masih tetap wanprestasi, maka dana deposito tersebut akan dicairkan oleh bank untuk melunasi seluruh kewajiban debitur.Kata Kunci : Jaminan Gadai, Deposito Berjangka, Perbankan ABSTRACK Broadly speaking, there are several implementation processes for granting credit facilities in general up to the binding of collateral to PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. The process of granting credit facilities is carried out in several stages prior to the implementation of collateral binding if Bank Mandiri will provide credit facilities to prospective debtors. Of the many banking products, credit is more interesting to study because it is this banking product that often causes problems. Often credits are known to use material guarantees, namely land, houses, cars, but the people of Palembang City rarely know that credit can also use time deposit guarantees from debtors. Therefore the author tries to discuss the credit problem with a time deposit guarantee.Implementation of time deposit collateral binding at PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. carried out through five stages, namely the first stage by binding credit as a principal agreement in which it is stated that this credit guarantee is a deposit. The second stage, namely the binding of deposits, is carried out by making a deed of pledge agreement between the deposit owner and the bank. The third stage, delivery of deposit slips that are guaranteed to the pawn holder, in this case the bank. That surrender is real surrender. This real surrender is carried out simultaneously with the juridical surrender, so that the surrender is an element of the legitimacy of the mortgage. The fourth stage, together with the third stage, the deposit owner/guarantor must authorize the mortgage holder/bank to withdraw the deposit in the event that the deposit owner/debtor defaults. In the fifth stage, the creditor as the recipient of the mortgage deposit will block the collateral deposit in accordance with the term of the credit agreement. This means that as long as the credit as the principal agreement has not been repaid, so long as the collateral deposits are blocked.Settlement carried out by PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. if the debtor defaults, then PT. Bank Mandiri will send a letter the first warning up to the third warning letter with a time limit of 1 (one) to 2 (two) weeks respectively. If until the third warning letter is still in default, then the deposit funds will be disbursed by the bank to pay off all debtor obligations.Keywords : Pawn Guarantee, Time Deposit, Banking

Title

Found 13 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 13 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search