KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI WILAYAH PERBATASAN (Studi Di Pulau Marampit Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud)

Fanley N. Pangemanan, Yolanda Tamamengka, Novie R. Pioh,

Politico: Jurnal Ilmu Politik
Vol 9, No 3 (2020): Juli 2020

ABSTRAK                      Wilayah perbatasan sebagai batas kedaulatan suatu negara secara universal memiliki peran strategis dalam penentuan kebijakan pemerintah baik untuk kepentingan nasional maupun hubungan antar negara (internasional). Pengelolaan wilayah perbatasan merupakan bagian integral dari manajemen negara, yang secara operasional merupakan kegiatan penanganan atau mengelola batas wilayah dan kawasan perbatasan. Dengan begitu keberadaan pulau terluar termasuk Pulau Marampit yang berada di utara wilayah Indonesia, harusnya menjadi wilayah yang diprioritaskan dalam pembangunan khsusnya infrastruktur yang maju. Dan diharapkan dengan adanya pembangunan tersebut, akan berdampak pada perekonomian desa, daerah, bahkan tingkat nasional. Namun disayangkan pembangunan infrastruktur di pulau ini tergolong tertinggal. Keberadaan Badan Pengelola Perbatasan (BPPD) Sulawesi Utara yang memiliki tugas penting dalam pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan, seperti halnya Pulau Marampit, tidak menetapkan program seperti yang diharapkan. Padahal, kebijakan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan khususnya di Pulau Marampit sangat diperlukan. Selain itu pulau Marampit juga memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan. Kata Kunci : Kebijakan, BPPD; Infrastruktur, Wilayah Perbatasan.   ABSTRACTThe border area as the boundary of a nation's sovereignty universally has a strategic role in determining government policy for both national interests and international relations. Management of border areas is an integral part of state management, which is operationally an activity of handling or managing borders and border areas. Thus, the existence of the outer islands, including Marampit Island, which is located in the north of Indonesia, should be an area that is prioritized in the development of especially advanced infrastructure. And it is hoped that this development will have an impact on the economy of the village, region, and even the national level. However, it is unfortunate that infrastructure development on this island is classified as lagging behind. The existence of the North Sulawesi Border Management Agency (BPPD) which has an important task in infrastructure development in border areas, such as Marampit Island, does not set a program as expected. In fact, government policies in infrastructure development in border areas, especially on Marampit Island, are needed. Besides that, Marampit Island also has a lot of potential that can be developed. Keywords: Policy, BPPD; Infrastructure, Border Areas.