<![CDATA[Banyak proyek berskala besar yang melibatkan pemerintah daerah sebagai penanggungjawab pelaksanaannya. Bagi pemerintah daerah yang serba terbatas sumber dayanya, maka membuat skala prioritas terhadap proyek-proyek tersebut menjadi sangat penting. Kondisi ini dialami juga oleh Pemda Kabupaten Barito Selatan yang hendak merealisasikan sejumlah proyek infrastruktur jalan. Penelitian ini mencoba mengeksplorasi faktor-faktor yang dapat dipakai sebagai kriteria utama dalam penetapan skala prioritas pelaksanaan proyek. Dengan menggunakan metoda AHP, maka didapat lima kriteria utama dengan 21 sub kriteria. Ternyata diketahui bahwa dari lima kriteria itu tiga kriteria utama yang mempunyai bobot tertinggi adalah kriteria Tata Ruang dengan bobot 34% disusul dengan kriteria Volume Lalu Lintas dengan bobot 25.6%dan diikuti kriteria Ekonomi dengan bobot 19%. Sedang pada kriteria Tata Ruang ternyata tiga sub kriteria pertama yang mempunyai bobot tertinggi berturut-turut adalah sub kriteria Tata Ruang yang menunjang Pertanian, Pendidikan dan Perdagangan dengan bobot 40%, 28% dan 19%. Sedang pada kriteria Volume Lalu Lintas ternyata tiga sub kriteria pertama yang mempunyai bobot tertinggi berturut-turut adalah sub kriteria Lalu lintas Truk Ringan, Truk Sedang/berat dan Mobil R4 dengan bobot 34%, 26% dan 18%. Untuk kriteria Ekonomi dua sub kriteria pertama yang mempunyai bobot tertinggi berturut-turut adalah sub kriteria Kelayakan dan Biaya dengan bobot 83% dan 17%.]]>
Copyrights © 2020
