TELAAH ATAS MATERI MUATAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERTANAHAN

Ida Nurlinda (Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran)

Jurnal Bina Mulia Hukum
Vol. 1 No. 1 (2016): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 1 Nomor 1 September 2016

AbstrakRancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan perlu dibentuk karena pemanfaatannya belum dapat memakmurkan rakyat Indonesia sesuai amanat UUD 1945. Untuk itu Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) sebagai peraturan dasar pertanahan perlu dilengkapi dengan peraturan lain, pada tataran bentuk dan level yang kurang lebih sama. Dengan demikian, RUU Pertanahan dak dimaksudkan untuk menggankan UUPA, namun bersifat lex specialis dari UUPA yang bersifat lex generalis. Untuk itu perlu dikaji materi muatan yang perlu diatur dalam RUU tersebut agar selaras dengan UUPA. Pendekatan yuridis normaf digunakan untuk menyusun kajian ini. Analisis atas peraturan dan bahan pustaka dilakukan secara juridis kualitaf dengan menggunakan metode penafsiran hukum sistemas. Materi muatan RUU Pertanahan harus menekankan pada pengaturan pemilikan, dan penggunaan tanah yang lebih mengutamakan keadilan agraria, yang dapat memperkecil mbulnya konflik/sengketa agraria. Keadilan agraria adalah kondisi dimana dak ada penumpukan pemilikan dan penggunaan tanah pada seseorang atau korporasi. Oleh karenanya materi muatannya harus mengacu dan selaras dengan UUPA, Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 dan Putusan-putusan Mahkamah Konstusi tentang penafsiran hak menguasai negara, sebagai hasil dari upaya pembaruan agraria. Hal ini penng, karena untuk keharmonisan sistem hukum, RUU Pertanahan harus menjadi subsistem yang integral dari sistem hukum agraria nasional.Kata kunci: sistem hukum agraria, reforma agraria, keadilan agraria. AbstractThe dra arcles on land law needs to be established for its use has not been able to prosper the people of Indonesia as mandated by the 1945 Constuon. For the Basic Agrarian Law (BAL) as a basic rule the land needs to be equipped with a regulaon, at the level of the shape and approximately the same level. Thus, the dra arcles on land law is not intended to replace the BAL. It is a special rule (lex specialis), while the BAL is a general rule (lex generalis). For it is necessary to study the substance that needs to be regulated in the dra arcles on land law in order to align with the Law. The normave juridical approach used to develop this study. Analysis of the regulaons and library materials is done by qualitavely juridical approach, using systemac legal interpretaon. The substance of dra arcles on land law should emphasize on the seng of ownership, and use of land priorize agrarian jusce, which can reduce conflict/dispute agrarian. Agrarian jusce is a condion where there is no buildup of ownership and use of land in a person or corporaon. Therefore, the charge materials should refer to and aligned with the Basic Agrarian Law, the Legislave Act No. IX/MPR/2001 and Decisions of the Constuonal Court regarding the interpretaon of the right of control of the state, as a result of agrarian reform efforts. This is importantbecause, for the harmony of the legal system, the dra arcles of land law should become an integral subsystem of the naonal system of agrarian law.Keywords: agrarian law system, agrarian reform, agrarian Jusce.