<![CDATA[Kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi pengendara kendaraan bermotor merupakan suatu kewajiban, sebagaimana telah diatur secara tegas di dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada Pasal 281 tertulis bahwa pelanggar dapat dikenakan sanksi berupa pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Ketentuan pidana yang telah tercantum dengan jelas di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini sepertinya belum mampu untuk menyadarkan pengguna kendaraan, khususnya pengguna kendaraan roda dua untuk memiliki SIM dalam berkendara. Hal ini terbukti dengan masih tingginya angka pelanggaran terhadap kewajiban kepemilikan SIM yang dilakukan oleh pengendara kendaraan roda dua di Kota Pontianak setiap tahunnya. Fokus permasalahan pada penelitian ini adalah untuk menemukan faktor-faktor penyebab oknum pengendara kendaraan roda dua di Kota Pontianak belum memiliki SIM. Penulis menggunakan metode penelitian normatif empiris dengan teknik analisis data deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian, terungkap bahwa faktor penyebab pengendara kendaraan roda dua di Kota Pontianak belum memiliki SIM ialah karena rumitnya prosedur pembuatan SIM, mahalnya proses pembuatan SIM bagi masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah, belum cukup umurnya pengendara, rendahnya kesadaran hukum dan efek jera yang dirasakan sebab sebagian besar pelanggar tidak terjaring razia. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Satlantas Kepolisian Resort Kota Pontianak terhadap tingginya angka pelanggaran tersebut adalah dengan melakukan himbauan dan penyuluhan, serta pemberian tilang terhadap pelanggar.Kata Kunci : Tinjauan Kriminologis, Pelanggaran Lalu Lintas, Surat Izin Mengemudi.]]>
Copyrights © 2021
