Penerapan e-government telah dilakukan di banyak negara namun hasilnya bervariatif karena kondisi tingkat e-readiness yang berbeda-beda. Di Indonesia banyak kegagalan penerapan e-government karena pemerintah tidak mengetahui tingkat e-readiness dan hanya mengikuti tren yang berkembang. Konsep e-readiness ini hadir karena masih banyak kegagalan e-government terutama di negara-negara berkembang. Dengan menilai e-readiness pemerintah dapat menilai tahap kesiapannya, memanfaatkan peluang TIK dan mengevaluasi penerapan e-government serta dapat merumuskan kebijakan yang tepat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi literatur dan menilai model-model penilaian e-readiness yang paling sesuai dengan karakteristik obyek penelitian. Hasilnya dirumuskan model framework STOPE+Anggaran yang terdiri atas Strategi, Teknologi, Organisasi, People, Environment dan Budget merupakan model yang paling tepat untuk menilai e-readiness pemerintah. Framewok STOPE dipilih karena merupakan pendekatan yang paling komprehensif dan dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Modifikasi dengan menambahkan e-readiness anggaran sebagai domain utama merupakan hal yang sangat penting karena masalah utama penerapan e-government di negara berkembang adalah kesiapan anggaran.
Copyrights © 2020