<![CDATA[Saat ini perkembangan teknologi informasi menjadi sarana untuk melakukan perbuatan tindak pidana yang sering kali melanggar norma-norma, salah satu contoh yaitu banyaknya kasus penyebaran konten asusila berupa gambar maupun video. Peraturan hukum terhadap penyebaran konten asusila terdapat pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ( ITE ). Penelitian memiliki tujuan untuk memahami peraturan pembuktian dan problematika pembuktian tindak pidana penyebaran konten asusila. Metode yang dilakukan pada penelitian ini yakni yuridis normatif. Sumber hukum yang digunakan yakni hukum sekunder. Pendekatan yang digunakan yakni Statute Approach (Perundang-undangan) dan Conceprual Approach (Konseptual). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pembuktian terhadap penyebaran konten asusila tidak hanya menggunakan alat bukti yang diatur pada Pasal 184 (KUHAP) selain itu juga menggunakan alat bukti yang diatur pada Pasal 5 (UU ITE). Pembuktian secara elektronik belum adanya kejelasan dalam penafsiran kepastian dari alat bukti elektronik yang didapatkan oleh aparat hukum secara otentik.]]>
Copyrights © 2021
