Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
8.279
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya Masalah-Masalah Hukum Jurnal Hukum Novelty Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Jurnal Penelitian Hukum De Jure Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) JCES (Journal of Character Education Society) SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Ius Constituendum Res Judicata Jambura Law Review Gorontalo Law Review Journal of Humanities and Social Studies Jurnal Yuridis Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum JURNAL HUKUM PRASADA Borneo Law Review Journal JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Esensi Hukum Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia Jurnal Supremasi Istinbath : Jurnal Hukum Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences LEGAL BRIEF PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Terapan (JPMIT) Jurnal Interpretasi Hukum Hang Tuah Law Journal Indonesia Law Review (ILREV) RechtIdee Jurnal KALANDRA SASI Jurnal Pengabdian Masyarakat Mandira Cendikia (JPKM-MC) Jurnal Legislasi Indonesia
Agustanti, Rosalia Dika
Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 62 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 62 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Penegakan Hukum Pelaku Perbuatan Cabul Dalam Putusan Bebas Terhadap Perempuan Agustanti, Rosalia Dika
Jurnal Yuridis Vol 7, No 1 (2020): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (198.167 KB) | DOI: 10.35586/jyur.v7i1.1843

Abstract

Perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat,namun tidak sedikit kasus perbuatan cabul yang dibebaskan oleh hakim karena kurangnya alatbukti. Permasalahan yang dibahas mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusanbebas dan apakah kejahatan yang terbukti di persidangan merupakan tindak pidana. Tipepenelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang,pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa hakimmenyatakan unsur perbuatan cabul Pasal 289 KUHP tidak terbukti dalam persidangan hanyakarena kehendak mencium dari terdakwa belum terwujud dengan perbuatan nyata sehinggahakim menjatuhkan putusan bebas. Padahal perbuatan cabul tidak hanya dalam lingkup cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan dan meraba-raba buah dada sebagaimana TerjemahanR. Soesilo. Setidaknya perbuatan terdakwa tersebut dapat dijatuhkan pidana dengan merujukpada Pasal 335 Ayat (1) butir 1 KUHP, dengan fakta persidangan bahwa terdakwa menarikkorban dengan paksa untuk meminta di cium sambil mengatakan kalau alat kelaminnya sudahtegang. Unsur melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan perbuatan tercelatersebut menurut Penulis telah terpenuhi.
Penegakan Hukum Pelaku Perbuatan Cabul Dalam Putusan Bebas Terhadap Perempuan Agustanti, Rosalia Dika
Jurnal Yuridis Vol 7, No 1 (2020): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (198.167 KB) | DOI: 10.35586/jyur.v7i1.1843

Abstract

Perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat,namun tidak sedikit kasus perbuatan cabul yang dibebaskan oleh hakim karena kurangnya alatbukti. Permasalahan yang dibahas mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusanbebas dan apakah kejahatan yang terbukti di persidangan merupakan tindak pidana. Tipepenelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang,pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa hakimmenyatakan unsur perbuatan cabul Pasal 289 KUHP tidak terbukti dalam persidangan hanyakarena kehendak mencium dari terdakwa belum terwujud dengan perbuatan nyata sehinggahakim menjatuhkan putusan bebas. Padahal perbuatan cabul tidak hanya dalam lingkup cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan dan meraba-raba buah dada sebagaimana TerjemahanR. Soesilo. Setidaknya perbuatan terdakwa tersebut dapat dijatuhkan pidana dengan merujukpada Pasal 335 Ayat (1) butir 1 KUHP, dengan fakta persidangan bahwa terdakwa menarikkorban dengan paksa untuk meminta di cium sambil mengatakan kalau alat kelaminnya sudahtegang. Unsur melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan perbuatan tercelatersebut menurut Penulis telah terpenuhi.
PENEGAKAN HUKUM PELAKU PERBUATAN CABUL DALAM PUTUSAN BEBAS TERHADAP PEREMPUAN Dika Agustanti, Rosalia
Jurnal Yuridis Vol 7, No 1 (2020): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jyur.v7i1.1434

Abstract

Lahirnya suatu putusan pengadilan harus didukung oleh pertimbangan-pertimbangan yang dapat diterima, baik oleh akal sehat dan oleh hukum yang berlaku. Pertimbangan Hakim merupakan argumentasi atau alasan yang dipakai oleh Hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara yang pada hakikatnya akan menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa, atau kemudian dipidana atau tidaknya terdakwa. Hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana memerlukan pertimbangan-pertimbangan agar setiap putusan yang diambil mampu mencerminkan asas keadilan baik untuk terdakwa maupun untuk korban. Pertimbangan hakim yang memenuhi asas keadilan akan melahirkan putusan adil pula serta sebaliknya. Hal ini tentu merupakan sebuah konsekuensi logis mengingat antara pertimbangan dan amar putusan keduanya memiliki keterkaitan yang erat dan tidak terpisahkan.
PENINGKATAN PENGETAHUAN PRAKTIK JUAL BELI ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK PADA MASA PANDEMI COVID-19 Agustanti, Rosalia Dika; Dirkareshza, Rianda; Taupiqqurrahman, Taupiqqurrahman; Fatahaya, Shafira; Wardoyo, Rissa Asmitha
JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Vol 5, No 5 (2021): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmm.v5i5.5321

Abstract

Abstrak: Tujuan dilakukan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan mitra tentang praktik jual beli di masa pandemi Covid-19, menambah pengetahuan tentang tata cara pemasaran produk yang baik dan benar pada e-commerce. Sejak Covid-19 merebak ke seluruh sektor kehidupan, banyak pelaku usaha yang mengalihkan usahanya dengan menggunakan media e-commerce. Dalam dunia bisnis, menjamurnya e-commerce menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Untuk mengimbanginya diketahui tentang hak dan kewajiban bagi pelaku usaha sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Solusi permasalahannya adalah bagaimana seharusnya yang dilakukan dalam praktik jual beli online pada masa pandemi Covid-19. Kegiatan ini dilaksanakan dengan media online dan offline bergantung pada kesiapan kelompok sasaran dalam memberikan umpan balik. Sehingga pengabdi akan melakukan pendampingan dari awal dan sampai pelaku usaha dapat menjalankan usahanya dengan baik pada media e-commerce. Hasil pengabdian menunjukkan peningkatan dimana dari 10 peserta yang mengikuti, sebelumya dilakukan pretest terlebih dahulu mengukur sejauh mana mereka memahami menjadi penjual yang baik sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hasil test tersebut ada di angka 30% dan setelah kegiatan selesai, dilakukan melalui posttest dengan mengisi kuesioner menggunakan media google form dengan hasil posttest dengan pengetahuan di angka 90%, terdapat selisih 60%, yang menjelaskan bahwa ada peningkatan pengetahuan setelah diberikannya edukasi oleh pengabdi. Abstract: The purpose of this activity is to increase partner knowledge about buying and selling practices during the Covid-19 pandemic, increasing knowledge about good and correct product marketing procedures in e-commerce. Since Covid-19 has spread to all sectors of life, many business actors have shifted their business to using e-commerce media. In the business world, the proliferation of e-commerce has led to rapid economic growth. To compensate for this, it is known about the rights and obligations of business actors in accordance with the Law on Information and Electronic Transactions. The solution to the problem is how should be done in the practice of buying and selling online during the Covid-19 pandemic. This activity is carried out using online and offline media depending on the readiness of the target group to provide feedback. So that the servant will provide assistance from the beginning and until the business actor can run his business well on e-commerce media. The results of the service showed an increase where out of 10 participants who took part, a pretest was carried out before measuring the extent to which they understood being a good seller in accordance with applicable legal rules. The test results are at 30% and after the activity is completed, it is carried out through a posttest by filling out a questionnaire using google form media with posttest results with knowledge at 90%, there is a difference of 60%, which explains that there is an increase in knowledge after education is given by the servant.
ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN PIDANA KEBIRI KIMIA DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DALAM PERSPEKTIF YURIDIS DAN KEDOKTERAN Debora Anggie Noviana; Bambang Waluyo; Rosalia Dika Agustanti
Borneo Law Review Volume 4 No 1 Juni 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v4i1.1399

Abstract

 AbstrakPelaksanaan Kebiri Kimia merupakan hukuman yang baru di Indonesia, terjadi pro kontra terkait pelaksanaan tindakan tersebut, dari salah satu sisi pelaksanaan pidana kebiri diharapkan mampu memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual pada anak dan juga menjadi salah satu bentuk pencegahan agar tidak kembali terjadi kasus yang sama, serta diharapkan agar dapat mengurangi tingkat kejahatan seksual terhadap anak. Penelitian ini hendak mengkaji pelaksanaan kebiri kimia dilihat dari perspektif yuridis dan kedokteran. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan masalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, sumber utama berasal dari literatur serta menggunakan sumber data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Dengan masih banyaknya pro kontra yang terjadi terkait penerapan eksekusi kebiri kimia yang dikarenakan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak untuk melakukan eksekusi karena alasan kemanusiaan. Perlu adanya peraturan yang mengatur mengenai pelaksanaan eksekusi kebiri kimia agar dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan baik bagi korban dan juga pelaku pelecehan seksual pada anak, dan juga  memberikan dasar hukum yang sah bagi eksekutor kebiri kimia yaitu dokter untuk melakukan eksekusi kebiri kimia tersebut tanpa harus bertentangan dengan kode etik kedokteran sehingga pidana kebiri kimia dapat segera diberlakukan secara lebih efektif sesuai dengan tujuannya yaitu menggurangi angka kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia. Kata Kunci : Kebiri Kimia, Perlindungan anak, Pidana AbstractThe implementation of castration chemistry is a new punishment in Indonesia, there are pros and cons related to the implementation of these actions, from one side of the implementation of castration criminal is expected to be able to provide a deterrent effect for perpetrators of sexual violence against children and also be a form of prevention so as not to re-occur the same case , and is expected to be able to reduce the level of sexual crimes against children. This study wants to examine the implementation of chemical castration from a juridical and medical perspective. The research method used is normative juridical. Approach the problem by using the legislative approach and case approach, the main source comes from the literature and uses secondary data sources that are analyzed qualitatively. With the many pros and cons that occur related to the implementation of chemical castration execution due to the Indonesian Doctors Association (IDI) refused to carry out executions due to humanitarian reasons. There is a need for regulations governing the implementation of chemical castration execution in order to provide legal certainty and justice for both victims and also perpetrators of sexual abuse on children, and also provide a legal basis for chemical castration executors namely doctors to carry out chemical castration execution without having to contradict with a code of ethics in medicine so that the chemical castration crime can be immediately applied more effectively in accordance with its goal of reducing the number of cases of sexual violence against children in Indonesia.Keywords: Chemical castration, child protection, criminal
TINDAK PIDANA ROMANCE SCAM DALAM SITUS KENCAN ONLINE DI INDONESIA Tasya Salsabilah; Mulyadi Mulyadi; Rosalia Dika Agustanti
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 3 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (290.338 KB) | DOI: 10.24843/KS.2021.v09.i03.p02

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana romance scam pada situs kencan online di Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum bagi korbannya. Metode penelitian yang digunakan ialah metode pendekatan yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Faktor penyebab terjadinya romance scam karena adanya faktor ekonomi dan faktor ekstern yakni adanya kesempatan. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berupa penyelesaian perkara dan pemberian sanksi pidana yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa. Bentuk perlindungan hukum bagi korban romance scam berupa pemberian hak dan kewajiban. This study aims to examine the factors that cause the crime of romance scam on online dating sites in Indonesia and how legal protection is for victims. The research method used is a normative juridical approach through a statutory approach and a conceptual approach. The factors causing the romance scam are due to economic and external factors, namely the opportunity. The legal protection provided by the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions in the form of settlement of cases and imposing criminal sanctions given to suspects or defendants. The form of legal protection for victims of romance scam is the provision of rights and obligations.
Application of Circumstantial Evidence in Criminal Laws in Indonesia Karunia Pangestu; Heru Suyanto; Rosalia Dika Agustanti
Jurnal Hukum Novelty Vol 12, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26555/novelty.v12i01.a16996

Abstract

Introduction to the Problem: Indonesia is a constitutional state; therefore, all citizens must obey the applicable regulations. If someone commits a criminal act and is required to be brought to the court, evidence is an important thing to resolve the criminal case. A judge can determine whether the accused is guilty or not, one of the ways to determine is to consider the evidence. The law of evidence is known to have two types of evidence, namely direct evidence and indirect evidence (circumstantial evidence). Circumstantial evidence is a kind of evidence in which the relationship between the facts that occur and the available evidence can only be seen after drawing some certain conclusions. Circumstantial evidence can be very important if the other evidences are not sufficient to prove a criminal case in a court. However, the circumstantial evidences must be in accordance with the other evidences.Purpose/Objective of the Study: The purpose of this study is to understand the circumstantial evidence in the perspective of criminal law and how it is applied in criminal cases.Design/Methodology/Approach: The research method used in this study is a normative juridical research method, with the statutory approach and conceptual approach. The type of data used in this study is the secondary data using three legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.Findings: Indirect evidence or Circumstantial evidence is one of the legal evidences according to Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law Article 188, namely the indication. However, Circumstantial Evidence is still rarely used by the system of criminal evidence in the courts in Indonesia because its validity is often questioned by the public.Paper Type: Research Article
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MEMBERANTAS KEJAHATAN NON-CONSENSUAL PORNOGRAPHY DI INDONESIA Alifia Michelle Aisyah Usman; Rosalia Dika Agustanti
Perspektif Vol 26, No 3 (2021): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v26i3.811

Abstract

Di masa pandemi COVID-19 yang dimana hampir segala kegiatan manusia beralih menjadi online ini, platform sosial media menjadi sebuah kekuatan yang sangat besar. Melalui interaksi yang ada di sosial media, pengguna internet dapat menjalin hubungan nyaris tak terbatas serta tanpa dibatasi jarak dan waktu. Akibatnya, dengan segala kegiatan yang dilakukan secara online, kekerasan berbasis gender siber, salah satunya non-consensual pornography meningkat drastis. Oleh karena itu, diperlukan usaha untuk memerangi kasus tersebut. Usaha tersebut dilakukan dengan mengkaji lebih lanjut bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana non-consensual pornography. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji penanganan dan kebijakan pemerintah dalam memberantas non-consensual pornography. Penlitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menganalisis data yang sudah ada dan mengkaji data tersebut. Hasil penelitian ini adalah peraturan yang sudah berlaku dinilai belum berperspektif korban dan komprehensif. Aparat penegak hukum juga masih banyak yang kurang kompeten. Maka, pengesahan RUU PKS adalah jalan utama untuk memberikan kepastian hukum dan memberikan keadilan bagi korban.During the COVID-19 pandemic, where almost all human activities have turned online, social media platforms have become a huge force. Through interactions on social media, internet users can establish nearly unlimited relationships without being limited by distance and time. As a result, with all activities carried out online, cyber gender-based violence, one of which is non-consensual pornography, has increased dramatically. Therefore, efforts are needed to combat this case. This effort is carried out by further reviewing how law enforcement is carried out against perpetrators of non-consensual pornography crimes. This article aims to examine the handling and government policies in eradicating non-consensual pornography. This study was structured using normative juridical research method, by analyzing existing data and reviewing these data. The result of this study is that the regulations that have been in force are considered not to have a victim perspective and are comprehensive. There are still many pornography law enforcement officers who are incompetent. Thus, the ratification of RUU PKS is believed to be the main way to provide legal certainty and provide justice for victims.
PENINGKATAN UMKM DEMI PERCEPATAN PEREKONOMIAN PADA MASYARAKAT UMKM DI RUANG MILIK JALAN TOL Iwan Erar Joesoef; Khoirur Rizal Lutfi; Rosalia Dika Agustanti; Muhammad Aby Rafdi Al Juhdi; Dinda Maurizka Azura
JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Vol 5, No 5 (2021): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (904.298 KB) | DOI: 10.31764/jmm.v5i5.5322

Abstract

Abstrak: Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini untuk merealisasikan ide-ide solusi agar dapat diimplementasikan ke masyarakat. Target kegiatan ini adalah agar UMKM dibawah Jalan (Ruang Milik Jalan) Tol Depok – Antasari, khususnya di Kelurahan Pangkalan Jati, Cinere, Depok mengerti dan memahami manfaat melakukan legalitas dan pengembangan usaha. Hasil pelaksanaan dalam tahap sosialisasi ternyata para pedagang UMKM dibawah jalan tol tersebut tanpa ada legalitas dan belum ada regulasi pemanfaatan ruang dibawah Jalan (Ruang Milik Jalan) Tol, sehingga terjadi pungutan dan iuran tidak resmi. Mereka sebenarnya sangat mengharapkan legalitas usaha mereka. Problematika UMKM antara lain: ketimpangan struktural dalam alokasi dan penguasaan sumber daya, diskriminasi negara pada upaya pengembangan ekonomi rakyat dalam kebijakan dan pengembangan strategi industrialisasi, struktur pasar yang bersifat oligopolis, kinerja yang relatif terbatas pada hal yang klasikal. Masalah utamanya adalah dalam pendaftaran izin usaha serta pengembangan usahanya itu sendiri. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berupa penyuluhan dan pendampingan dan dilaksanakan dengan dialog, diskusi dan pendampingan kepada para pedagang UMKM tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, data tersebut dikonsultasikan pada perusahaan jalan tol dan pemerintah daerah setempat untuk mendapat soulusi. Kesimpulan dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat untuk pengembangan UMKM di bawah Jalan Tol ini adalah pengembangan UMKM tersebut harus didukung oleh regulasi pemanfaatan Ruang Milik Jalan di bawah Jalan Tol oleh instansi berwenang yaitu dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Bina Marga dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR. Pemberian izin konsesi ini tentu saja memperhatikan aspek-aspek teknis, keamanan konstruksi jalan tol dan keselamatan, dengan persyaratan yang ketat, yang semuanya didasarkan pada rasa keadilan, kepastian hukum dan asas manfaat bagi masyarakat. Hasil dari kegiatan ini berupa peningkatan UMKM dimana yang tadinya mereka masih liar/ilegal namun setelah adanya kegiatan ini, UMKM yang dibawah Jalan telah mendapatkan perizinan dari RT/RW setempat. Abstract: The purpose of this community service is to realize solution ideas so that they can be implemented in the community. The target of this activity is so that MSMEs under the Depok - Antasari Toll Road (Road Owned Space), especially in Pangkalan Jati Village, Cinere, Depok understand the benefits of carrying out legality and business development. The results of the implementation in the socialization stage, it turns out that the MSME traders under the toll road have no legality and there is no regulation on the use of space under the Toll Road (Road Owned Space), resulting in unofficial levies and fees. They actually really expect the legality of their business. The problems of MSMEs include: structural imbalances in the allocation and control of resources, state discrimination in efforts to develop the people's economy in policies and development of industrialization strategies, market structures that are oligopolistic, relatively limited performance on classical matters. The main problem is in the registration of business licenses and the development of the business itself. The method used in this community service activity is in the form of counseling and assistance and is carried out through dialogue, discussion and assistance to the MSME traders. Based on the data obtained in the field, the data were consulted with toll road companies and local governments to obtain solutions. The conclusion in the implementation of community service for the development of MSMEs under Toll Roads is that the development of MSMEs must be supported by regulations on the use of Road Owned Space under Toll Roads by the authorized agencies, namely in this case the Directorate General of Highways and the Toll Road Regulatory Agency (BPJT) of the Ministry PUPR. The granting of this concession permit, of course, takes into account technical aspects, toll road construction security and safety, with strict requirements, all of which are based on a sense of justice, legal certainty and the principle of benefit to the community. The result of this activity is an increase in MSMEs where previously they were still wild/illegal but after this activity, MSMEs under the road have received permits from the local Neighbourhood/Hamlet. 
PENDAMPINGAN MASYARAKAT MENGENAI DAMPAK HUKUM PENOLAKAN VAKSINASI DI MASA PANDEMI COVID-19 Rianda Dirkareshza; Dwi Desi Yayi Tarina; Kristina Simbolon; Rosalia Dika Agustanti
JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Vol 5, No 5 (2021): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (352.912 KB) | DOI: 10.31764/jmm.v5i5.5320

Abstract

Abstrak: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menegaskan bahwa pemerintah membutuhkan imunisasi dan memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan masyarakat, salah satu upaya yang dilakukan dengan pemberian vaksin. Terkait hal ini, orang menjadi takut dan bahkan menolak untuk divaksinasi. Dengan diselenggarakannya pendampingan ini akan meningkatkan kepedulian masyarakat untuk mengikuti vaksinasi yang diselenggarakan pemerintah. Adapun beberapa hoaks yang disebarkan adalah suntikan vaksin pada pria harus di penis, vaksin covid-19 dapat merekayasa genetika, mati, memusnahkan penduduk asli, mengandung sel vero dari monyet hijau Afrika dan hanya Indonesia yang memesan vaksin Covid-19. Sasaran kegiatan pelayanan ini adalah masyarakat Kelurahan Pangkalan Jati, Kota Depok. Di mana sejumlah komunitas ini mulai terpengaruh oleh hoaks tentang negatifnya vaksin Covid-19 Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian pada masyarakat ini merupakan kombinasi antara pendidikan masyarakat dan dialog. Hasil survei di Kelurahan Pangkalan Jati Bantuan Dampak UU Penolakan Vaksinasi selama Pandemi Covid 19 menunjukkan pemahaman peserta tentang dampak hukum penolakan vaksinasi menyentuh angka sempurna sebesar 100%. Serta survei lainnya menunjukkan bahwa kesediaan peserta untuk mengikuti vaksinasi adalah 92,3%. Abstract: Law of the Republic of Indonesia No. 36 of 2009 on Health, affirms that the government needs immunization and has an important role in maintaining public health, one of the efforts made by giving vaccines. In this regard, people become afraid and even refuse to be vaccinated. With the holding of this assistance will increase concern the community to follow vaccinations organized by the government. Some hoaxes spread are vaccine injections in men must be in the penis, the covid-19 vaccine can genetically engineer, die, exterminate the native population, contain vero cells from African green monkeys and only Indonesia orders the Covid-19 vaccine. The target of this service activity is the community of Pangkalan Jati Village, Depok City. Where a number of these communities began to be affected by hoaxes about the negative Covid-19 vaccine The method used in the implementation of community service is a combination of community education and dialogue. The results of the survey in Pangkalan Jati Village Helped The Impact of Vaccination Rejection Law during the Covid 19 Pandemic showed participants' understanding of the legal impact of vaccination rejection touched a perfect figure of 100%. As well as other surveys showed that the willingness of participants to take vaccinations was 92.3%.
Co-Authors Abd. Rasyid Syamsuri Ade Syaifullah Fattah Ahmad Yani Akhdan, Fariz Ridhanus Al Fath Ali Imran Nasution Alifia Michelle Aisyah Usman Amanda Putri Kurniawan Amanda, Nur Septiana Andriyanto Adhi Nugroho Asari Suci Maharani Atik Winanti Azami, Muhamad Rafi Bambang Waluyo Bambang Waluyo Bernadin Dwi M Danardono, Danardono Davilla Prawidya Azaria Debora Anggie Noviana Desmawati Dian Khoreanita Pratiwi Diani Sadiawati Dinda Maurizka Azura Dwi Desi Yayi Tarina Eka NAM Sihombing Falevi, Yunizar Fareta Angelita Ichwana P Fatahaya, Shafira Ghatfhan Hanif Herbawani, Chahya Kharin Herdino Fajar Gemilang Heru Sugiyono Heru Suyanto Heru Suyanto Hulu, Samuel Arthur Iwan Erar Joesoef Karunia Pangestu Kayus Kayowuan Lewoleba Kenny Sekar Arum Femia Kristina Simbolon Kristina Simbolon Kurniawati A, Rindiani Lintang Yudhantaka Lutfi, Khoirur Rizal Madani, Kurnia Dhita Marasabessy, Masita Maria Bernadette Nani Ariani Mas Anienda Tien Fitriyah Mohammad Zulfahmi Mouva Putri Ramadhita Mouva Putri Ramadhita Muhammad Aby Rafdi Al Juhdi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Muthia Sakti Nada Prima Dirkareshza Nani Ariani Noer, Aleydha Patriana Novyana, Hilda Nuri Hidayati Permatasari, Elizabet Devi Raka Wicaksono Ramadhani, Dwi Aryanti Rianda Dirkareshza Rildo Rafael Bonauli Rindiani Kurniawati A Rio Wirawan Rio Wirawan Rissa Asmitha Wardoyo Rissa Asmitha Wardoyo Samodro, Dewanto Samual Arthur Hulu Samuel Arthur Hulu Satino Shafira Fatahaya Siti Helmyati Slamet Tri Wahyudi Suherman Sukma, Ryan Chandra Sulastri Sulastri Supardi Supardi Suyanto, Heru Syafrina Lubis Tasya Salsabilah Taupiq qurrahman Taupiqqurrahman Tri Aprilidya Agri Usman, Alifia Michelle Aisyah Wardoyo, Rissa Asmitha Yuliana Yuli Wahyuningsih