Penulisan studi kasus ini bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan hakim yang tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan serta menjelaskan dakwaan jaksa penuntut umum yang kabur (obscuur libel). Hasil penelitian menunjukan putusan hakim yang menjatuhkan pemidanaan penjara dan denda terhadap terdakwa anak tidak sejalan dengan Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Kepentingan terbaik bagi anak penyalahguna Narkotika adalah rehabilitasi. Tidak dilakukan rehabilitasi disebabkan hakim tidak berpedoman pada SEMA No. 04 Tahun 2010 dan lebih mepertimbangkan perbuatan terdakwa yang didakwa jaksa penuntut umum dengan Pasal 112 ayat (1) memiliki, menyimpan, menguasai narkotika glongan I (satu). Fakta-fakta hukum menunjukan terdakwa anak adalah seorang penyalahguna narkotika, namun tidak diterapkannya Pasal 127 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat, jelas dan lengkap. Tidak diterapkanĀ Pasal 127 ayat (1) oleh Jaksa Penuntut Umum disebabkan terdakwa ketika ditangkap sedang tidakĀ menggunakan narkotika dan Jaksa penuntut Umum tidak meperhatikan Peraturan Jaksa Agung No. Per-029/A/JA/12/2015. Jaksa dan Hakim hendaknya lebih professional dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai dedikasi yang tinggi terhadap kepentingan anak sehingga hak-hak anak dapat terpenuhi.
Copyrights © 2020