<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggung jawaban pihak grosir selaku pelaku usaha yang menjual alat atau mengedarkan makanan kadaluarsa. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Grosir Kota Langsa dan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara) yang disebut juga dengan metode Yuridis empiris. Sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyatakan bahwa “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau yang diperdagangkan”. Akan tetapi, walaupun sudah ada Undang-Undang yang mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap makanan kadaluarsa, dan adanya badan yang berwenang seperti salah satunya badan pengawas obat dan makanan (BPOM) untuk mengawasi makanan maupun minuman yang beredar. Kenyataannya di Kota Langsa sendiri masih banyak ditemukan produk makanan dan minuman yang telah melewati batas kadaluarsa akan tetapi masih diperjual belikan dipasaran olehpelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Undang-Undang perlindungan konsumen terhadap produk makanan dan minuman kadaluarsa dan bagaimana peran badan pengawas obat dan makanan (BPOM) terhadap produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat.]]>
Copyrights © 2020
