Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Samudra Keadilan Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Global Science Society Santri : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam
Fatimah Fatimah
Universitas Samudra
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
REFORMA AGRARIA DALAM KONTEKS PENINGKATAN AKSES KAUM TANI MISKIN TERHADAP PENGUASAAN TANAH DI INDONESIA Fatimah Fatimah
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 10 No 2 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (486.801 KB)

Abstract

Reforma agraria atau land reform, pembaharuan agraria merupakan suatu perubahan besar dalam struktur agraria, yang membawa peningkatan akses petani miskin pada lahan, serta kepastian penguasaan (tenure) bagi mereka yang menggarap lahan. Reforma agraria suatu persoalan yang sangat dibutuhkan pada saat ini oleh masyarakat Indonesia dengan mengingat kebutuhan akan tanah sangat meningkat untuk pembangunan sedangkan tanah itu sendiri adalah tetap. Reforma agraria itu sendiri pada reformasi telah diamanatkan dalam TAP MPR Nomor IX/MPR/2001, yang harus membawa kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat Indonesia sperti juga yang diamanatkan dalam tujuan pembangunan Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke IV. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) merilis hasil sensus Pertanian (ST) 2013 dengan jumlah rumah tangga pertanian sebanyak 26,14 juta, sebagian para pekerja di sektor pertanian hidup di bawah garis kemiskinan. Dalam penulisan ini digunakan metode penelitian hukum normatif yang meliputi penelitian asas-asas hukum, sistematik hukum dan sejarah hukum.
PENDAFTARAN TANAH WAKAF DALAM KONTEKS KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH Fatimah Fatimah
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 13 No 2 (2018): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1033.143 KB) | DOI: 10.33059/jhsk.v13i2.908

Abstract

Seiring dengan prestasi tanah sebagai salah satu unsur untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang setiap hari semakin meningkat, bahkan aplikasi yang semakin meningkatkan kebutuhan akan tanah, mendorong masyarakat tersebut untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan berbagai bentuk pemindahan haknya, salah satunya dilakukan dengan cara jual beli , Akan tetapi, peralihan hak atas tanah yang dilakukan sebagian besar atas dasar tanah tidak termasuk pendaftaran termasuk pendaftaran tanah wakaf. Dalam pemahamannya dengan konsep hak atas tanah bagi bangsa Indonesia, fungsi pendaftaran tanah memiliki peran yang sangat strategis, khususnya dalam hal hak-hak atas tanah yang berhubungan dengan tanah. Tidak banyak ditemui sebagian besar masyarakat masih banyak kurang mengetahui tentang pentingnya pendaftaran tanah wakaf. Agar dapat memberikan kepastian terhadap hak atas tanah bagi pemilik yang baru perlu dilakukan pendaftaran untuk peralihan-peralihan hak atas tanah ke Kantor Pertanahan.
KOMPARASI TERHADAP PERKAWINAN WANITA HAMIL KARENA ZINA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM Fatimah Fatimah
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 16 No 1 (2021): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v16i1.3300

Abstract

Pergaulan bebas, free sex, kumpul kebo merupakan fenomena kehidupan muda mudi atau remaja di mass era modren ini, sehingga perzinahan mudah terjadi yang mengakibat kehamilan. Lembaga perkawinan yang merupakan lembaga yang suci untuk mengesahkan suatu hubungan suami istri selalu terlupakan, walaupun pada akhirnya mereka harus dinikahkan.Undang-undang No 1 tahun 1974 tidak mengatur secara eksplisit tentang pernikahan wanita hamil, dalam pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menuruthukum agama dan kepercayaan masing-masing, dalam Kompilasi Hukum Islam, wanita hamil karena zina hanya boleh menikah dengan lelaki yang menghamilinya ini terdapat dalam pasal 53 ayat (1). Adapun faktor penyebab terjadinya perkawinan wanita hamil karena zina adalah, menutub aib wanita hamil karena zina dan keluarganya, bertanggungjawab dan menjelaskan ststus hukum dari anak yang dikandung dari wanita hamil karena zina
PERTANGGUNG JAWABAN PIHAK GROSIR SEBAGAI PELAKU USAHA YANG MENJUAL ATAU MENGEDARKAN MAKANAN KADALUARSA DI WILAYAH KOTA LANGSA Neni Ratnasari; Zainuddin Zainuddin; Fatimah Fatimah
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 2, No 1 (2020): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/ma.v2i1.46

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggung jawaban pihak grosir selaku pelaku usaha yang menjual alat atau mengedarkan makanan kadaluarsa. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Grosir Kota Langsa dan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara) yang disebut juga dengan metode Yuridis empiris. Sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyatakan bahwa “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau yang diperdagangkan”. Akan tetapi, walaupun sudah ada Undang-Undang yang mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap makanan kadaluarsa, dan adanya badan yang berwenang seperti salah satunya badan pengawas obat dan makanan (BPOM) untuk mengawasi makanan maupun minuman yang beredar. Kenyataannya di Kota Langsa sendiri masih banyak ditemukan produk makanan dan minuman yang telah melewati batas kadaluarsa akan tetapi masih diperjual belikan dipasaran olehpelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Undang-Undang perlindungan konsumen terhadap produk makanan dan minuman kadaluarsa dan bagaimana peran badan pengawas obat dan makanan (BPOM) terhadap produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat.
ANALISIS PUTUSAN PENOLAKAN TERHADAP KEBERATAN HARGA GANTI RUGI TANAH HAK GUNA USAHA rizki armayadi islami; Mhd Bahlian; Fatimah Fatimah
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1, No 1 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/ma.v1i1.19

Abstract

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 maupun Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 menyebutkan perkara keberatan terhadap bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian dalam pengadaan tanah diajukan kepada pengadilan negeri setempat. Pengadilan Negeri harus menjatuhkan putusan tidak lebih dari 30 hari kerja sejak tanggal registrasi perkara. Pemohon dapat mengambil upaya kasasi dan diajukan tidak lebih dari 14 hari kerja setelah Pengadilan Negeri mengucapkan putusan. Memori kasasi diajukan tidak lebih dari 7 hari kerja setelah pernyataan kasasi. Kasus yang terjadi di Pengadilan Langsa dalam Perkara Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Lgs dimana PT. Cut Meutia Medika Nusantara adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas 20.000 M2. hasil persidangan hakim Pengadilan Negeri Langsa memutuskan menolak keberatan pihak PT. Cut Meutia Medika Nusantara, sehingga PT. Cut Meutia Medika Nusantara melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Adapun rumusan masalah yang akan diangkat bagaimana proses pengajuan keberatan atas harga rugi tanah dalam Putusan Nomor bagaimana analisa Putusan pengadilan atas  harga rugi tanah dalam Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Langsa.
PERLINDUNGAN HUKUM HAK ASAL USUL ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM ADAT ACEH (Studi Kasus di Kampung Baro) Cut Vicha Yolanda Putri; Fatimah Fatimah; Vivi Hayati
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1, No 1 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/ma.v1i1.9

Abstract

Didalam Pasal 40 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa: Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya. Namun di Desa kampung Baro, terdapat pasangan suami istri Amsarudin dan Dinni Mailani mengangkat seorang anak, mulai dari dalam kandungan ibunya karna ibu anak tersebut tidak dapat memenuhi segala kebutuhan anak yang dikandungnya. Tetapi hingga berusia 12 (dua belas) tahun belum pernah diberitahukan asal usulnya dan orang tua kandungnya, bahkan ibu angkatnya tidak memperbolehkan ibu kandung dari anak tersebut untuk berbicara melalui telepon dengan anaknya. Tujuan penulisan yaitu untuk mengetahui pengaturan hukum adat terhadap pengangkatan anak, perlindungan hukum terhadap hak anak atas asal usul orang tuanya, akibat hukum bagi orang tua angkat yang tidak memberitahukan asal usul dari anak angkatnya.
EFEKTIFITAS PENYELESAIAN SENGKETA BATAS TANAH MELALUI MUSYAWARAH GAMPONG ( Studi Di Gampong Paya Bujok Tunong Kec Langsa Baro) Rizky Orlando S.; Zainuddin Zainuddin; Fatimah Fatimah
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 3, No 1 (2021): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/ma.v3i1.94

Abstract

Tanah merupakan salah satu aset berharga yang bernilai tinggi bagi masyarakat khusunya di indonesia. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang kepemilikan tanah menjelasakan bahwa “tanah dapat dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan  orang lain serta badan-badan hukum. Dalam masalah  pesengketaan antar pemilik tanah, tidak jarang para pihak yang bersengketa memilih untuk menyesaikan secara non litigasi atau di luar pengadilan yaitu melalui kantor desa lewat kepala desa baik diselesaikan melalui musyawarah antar para pihak yang  bersengketa atau diselesaikan dengan hukum adat yang berlaku di desa setempat.
TANGGUNGJAWAB DEBITUR KEPADA KREDITUR TERHADAP PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) YANG DI ALIHKAN (Studi Penelitian di Kota Langsa) Teuku Faturisha Medana; Zainuddin Zainuddin; Fatimah Fatimah
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 2, No 2 (2020): MEUKUTA ALAM : JURNAL ILMIAH MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/ma.v2i2.76

Abstract

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Pemukiman yaitu dalam Pasal 55 ayat (2) dikatakan bahwa dalam hal dilakukan pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bersifat Yuridis Empiris. Kredit Pemilikan Rumah KPR dapat dilihat dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian sah jika terdapat kesepakatan diantara para pihak pihak. Adapun tanggungjawabnya yaitu memberikan pembiyaan kepada kreditur agar pembiayaan dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan efesien, tanggungjawab selanjutnya mengenai wanprestasi yaitu tidak terlaksananya apa yang sudah disepakati. Dampak dari debitur yaitu pengalihan kredit yaitu debitur tidak melaksanakan haknya kepada kreditur, sanksi yang diberikan oleh kreditur berupa pencacatan nama oleh pihak bank. Upaya tanggungjawab debitur yaitu Pihak Bank memanggil pihak debitur untuk menyelesaikan segala hak si kreditur, membuat perjanjian baru antara debitur lama dan debitur baru atas pengalihan kredit rumah.
LEGAL EXPLANATION ON THE IMPLEMENTATION OF COMMUNITY ACTIVITIES RESTRICTIONS (PPKM) TO REDUCE THE SPREAD OF COVID-19 IN INDRA MAKMU DISTRICT, EAST ACEH REGENCY Zuleha; Fatimah; Nur Asyiah
Global Science Society Vol 3 No 2 (2021): Global Science Society (GSS) Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPM dan PM Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/gss.v3i2.4321

Abstract

The implementation of restrictions on community activities, often called Micro PPKM, is carried out in a limited manner in several cities/districts with the aim of reducing the spread of Covid-19 to the village/gampong level and seeking to increase the community's economy slowly and gradually. Micro PPKM is regulated by the issuance of the Minister of Home Affairs Instruction Number 01 of 2021 on January 6 and is enforced from January 11-25 and extended until March 2021. Prior to PPKM Micro, PPKM has been implemented to reduce the spread of Covid-19. Meanwhile, Aceh Province applies restrictions on micro community activities (PPKM) for the period 6-19 April 2021. Micro community activity restrictions (PPKM) are implemented by considering areas that have high risk and become the epicenter of an increase in Covid-19 cases. Indra Makmu Sub-district, which is East Aceh Regency, has implemented a Micro PPKM policy so that the impact of the spread of Covid-19 does not expand which causes the decline in the economic sector and other multidimensional impacts..
IMPLEMENTATION OF INVENTORY OF REGULATIONS, CONTROL OF LAND OWNERSHIP AND USE (IP4T) AT SIMPANG GAJAH MENTAH VILLAGE, SUNGAI RAYA DISTRICT, EAST ACEH MUNICIPALITY Enny Mirfa; Fatimah Fatimah
Global Science Society Vol 4 No 2 (2022): Global Science Society (GSS) Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPM dan PM Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/gss.v4i2.1519

Abstract

Joint arrangement of the Minister of State in the Republic of Indonesia, the Minister of Forestry of the Republic of Indonesia, General Workers of the Republic of Indonesia, and Head of the Republic of Indonesia's Land Agency No. 79 of 2014, PB3/MENHUT-II/2014, 17PRT/M/2014, 8/SKB/X/2014 concerning procedures for settling land authorities in forest areas, is the basis for implementing the inventory of ownership, ownership, use and land use (IP4T) by the IP4T team in the context of completing land tenure within the forest area. The IP4T activity is a National Priority activity in the framework of supporting agrarian reform so that this activity must have a successful implementation which is one of the activities in the framework of achieving the fifth goal of the Jokowi-Jk Government's Vision and Mission, namely carrying out 9 million hectares of agrarian reform for the peasants / farm workers . In Gampong Simpang Gajah raw Sungai raya sub-district there are people who have mastered the land, but there is no land certification as proof of land ownership, therefore the East Aceh Land Agency through the IP4T program so that the community can issue their land certificates.
Co-Authors Ahmad Ridha Asnidar Asnidar Cut Vicha Yolanda Putri Enny Mirfa Hayati, Vivi Karonika Sihite Mhd Bahlian Neni Ratnasari Nur Asyiah rizki armayadi islami Rizky Orlando S. Santi monika sagala Teuku Faturisha Medana Zainuddin Zainuddin Zuleha