<![CDATA[Dengan menggunakan metode sejarah yang berjalan dalam empat tahapan, yaitu; heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi, artikel sederhana ini mencoba mengkaji perkembangan industri substitusi di Indonesia, termasuk latar belakang, pengaruhnya terhadap perkembangan industri di Indonesia, dan kelemahan kebijakan substitusi impor terhadap negara-negara yang sedang berkembang yang menjalankan kebijakan substitusi impor dalam industrialisasinya. Beberapa data penting dalam artikel ini berasal dari perpustakaan Badan Pusat Statistik, dalam bentuk Statistical Pocket Book of Indonesia tahun 1960 dan 1966. Sumber penting lainnya adalah data dan artikel yang berasal dari Bulletin of Indonesia Economic Studies dan Prisma yang diperoleh dari Perpustakaan Pusat StudiKependudukan dan Kebijakan UGM, Yogyakarta. Data-data yang ada kemudian dikritik sehingga diperoleh fakta sejarah, misalnya kebijakan proteksi yang diambil pemerintah Indonesia untuk produk industri pada awal 1980-an. Selanjutnya fakta-fakta dianalisis pada tahap interpretasi. Ada beberapa temua dalam artikel ini, pertama, kebijakan industri substitusi impor dijalankan Pemerintah Indonesia pada masa Repelita II. Kedua, kebijakan industrialisasi terkait dengan strategi pembangunan Pemerintah Orde Baru yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, kebijakan industri substitusi impor didukung oleh Pemerintah Orde Baru dengan memberi payung hukum bagi jaminan legalitas berbagai perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Keempat, melalui industri substitusi impor, industri tekstil modern, industri perakitan otomotif, produk pangan dan pengolahan minyak berkembang pesat, di Indonesia. Akan tetapi, kebijakan industri substitusi impor memiliki beberapa kelemahan yang merugikannegara-negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia. Industri substitusi impor membutuhkan proteksi pemerintah, sehingga seringkali tidak mampu bersaing dengan produk yang sejenis dari luar. Industri substitusi impor menyebabkan pemerintah kehilangan pendapatan negara dari sektor pajak dan bea masuk bagi berbagai jenis barang modal dan bahan baku untuk keperluan pembangunan industri substitusi impor.]]>
Copyrights © 2021
