<![CDATA[Terdapat hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kontraktor, konsultan pengawas, dan konsultan perencana serta bowheer/ pemberi kerja dalam pelaksanaan suatu pekerjaan konstruksi. Hak dan kewajiban para pihak ini diikat dengan sebuah kontrak yang disepakati antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai wakil dari pemerintah dengan Penyedia, yang mana prinsip utama dalam pembuatan dan penyusunan kontrak konstruksi haruslah berpijak pada kesetaraan dan kejelasan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban penyedia jasa konstruksi dalam kontrak, upaya penyelesaian sengketa wanprestasi pada kontrak jasa konstruksi, dan kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa wanprestasi dan solusinya. Penulisan jurnal ini digunakan metode normatif empiris, melalui cara wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab langsung kepada siapa yang menjadi responden dari pihak Kontraktor, Konsultan Pengawas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi dan Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bukittinggi terkait dengan kasus tersebut. Kemudian membandingkan hasil dari wawancara dengan Peraturan Tertulis yang terkait. Kesimpulan dari penelitian adalah 1. PPK dikatakan melakukan wanprestasi karena PPK terlambat memenuhi hak dan kewajiban 2. Dengan adanya mekanisme proses pengadilan maka akan menghasilkan sebuah putusan pembayaran prestasi pekerjaan penyedia 3. Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa wanpretasi ini yaitu ketakutan pihak penyedia untuk melaksanakan proses penyelesaian sengketa dengan jalur litigasi.]]>
Copyrights © 2020
