<![CDATA[Pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan permasalahan yang sangat kompleks, apalagi pada prinsip pertanggungjawaban korporasi melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, hanya penguruslah yang dapat dijerat hukuman. Atas dasar permasalahan tersebut, penelitian ini membahas mengenai pemberantasan pidana korporasi dalam tindak pidana illegal fishing danpengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Perikanan. Penelitian ini menggunakan metode normatif, yang pada intinya mendasarkan kepada legalitas peraturan perundang-undangan yang telah ada. Kesimpulan atas penelitian ini adalah pemberantasan pidana korporasi pada tindak pidana illegal fishing seharusnya dikenakan kepada korporasi tersebut. Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi seharusnya diatur secara komprehensif sehingga dapat menjerat kepada akar permasalahan.]]>
Copyrights © 2021
