KAWASAN TANPA ROKOK DI KOTA SEMARANG (STUDI OBSERVASIONAL PERDA KTR)

Novia Handayani (Bagian Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro)
Bagoes Widjanarko (Bagian Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro)
Kusyogo Cahyo (Bagian Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro)
Abdillah Ahsan (Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia Jl. Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo, Depok, Jawa Barat, Indonesia)
Dian Kusuma (Centre for Health Economics and Policy Innovation, Imperial College Business School South Kensington Campus, London, SW7 2AZ, United Kingdom)

An-Nadaa: Jurnal Kesehatan Masyarakat
Vol 7, No 2 (2020): AN-NADAA JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT (DESEMBER)

Kota Semarang telah membuat Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, namun berdasarkan Riskesdas 2018 proporsi merokok di dalam gedung/ruangan di Kota Semarang masih sangat tinggi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Semarang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif observasional. Pengambilan data dilakukan di 35 Kawasan Tanpa Rokok di Kota Semarang yang tersebar di 7 kawasan yang telah diatur dalam PERDA KTR. Analisis data dilakukan dengan analisis univariat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih ada 42,86% tempat yang tidak memasang tanda larangan merokok. Namun, seluruh kantor pemerintahan dan fasilitas pelayanan kesehatan telah memasang tanda larangan merokok (100%). Meskipun demikian, 80% tempat yang diobservasi masih ditemukan puntung rokok, 34,29% ditemukan bungkus rokok, 51,43% tercium bau asap rokok, 31,43% terdapat pegawai merokok, dan 42,86% terdapat pengunjung yang merokok. Enam kawasan masih ditemukan pegawai yang merokok di area KTR, baik di dalam ruangan, di dalam gedung, maupun di pos satpam di dalam pagar. Sebanyak 100% kawasan tempat umum dan 100% kawasan transportasi umum ditemukan bau asap rokok, puntung rokok, dan pengunjung yang merokok. Bungkus rokok masih ditemukan di seluruh kawasan (tujuh), dengan persentase tertinggi terdapat pada kantor pemerintahan (50%). Pelaksanaan PERDA KTR di Kota Semarang masih belum optimal. Diperlukan dukungan, komitmen, dan kerjasama berbagai pihak terutama kawasan yang telah diatur dalam PERDA tersebut. Penerapan sanksi dan pengawasan yang teratur oleh pemimpin kawasan diperlukan dalam menegakkan aturan demi kemaslahatan bersama.