<![CDATA[Penelitian ini akan mengkaji regulasi dan implementasi pemerintah dalam upaya pemenuhan kebutuhan pemukiman bagi masyarakat miskin di perkotaan Indonesia. Di Indonesia peningkatan masyarakat miskin mengakibatkan jumlah permukiman kumuh meningkat dengan tajam. Sebagai pembanding, penulis membandingkan pemenuhan hak masyarakat miskin terhadap pemukiman layak di negara Singapura dan Australia yang mampu menekan pemukiman kumuh. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif yang menggunakan studi pustaka dengan pendekatan comparative law antara negara Indonesia, Singapura dan Australia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi hukum yang mengatur tentang perumahan dan permukiman yang layak telah tertuang dalam berbagai peraturan nasional. Namun, dalam wujud pengimplementasiannya terasa sangat sulit terutama akibat dari inkonsistensi pemerintah dalam pemenuhan HAM bagi masyarakat miskin terkhusus pemenuhan permukiman yang layak di perkotaan. Sehingga perlu adanya urgensi untuk memenuhi hak masyarakat miskin terhadap perumahan dan permukiman yang layak dengan mengaca kebijakan Singapura dan Australia.]]>
Copyrights © 2021
