Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurist-Diction Journal of Judicial Review
Vicko Taniady
Universitas Jember
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin Terhadap Perumahan dan Permukiman yang Layak di Perkotaan Indonesia: Studi Perbandingan Singapura dan Australia Brillian Aditya Prawira Arafat; Vicko Taniady
Jurist-Diction Vol. 4 No. 2 (2021): Volume 4 No. 2, Maret 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v4i2.25753

Abstract

Penelitian ini akan mengkaji regulasi dan implementasi pemerintah dalam upaya pemenuhan kebutuhan pemukiman bagi masyarakat miskin di perkotaan Indonesia. Di Indonesia peningkatan masyarakat miskin mengakibatkan jumlah permukiman kumuh meningkat dengan tajam. Sebagai pembanding, penulis membandingkan pemenuhan hak masyarakat miskin terhadap pemukiman layak di negara Singapura dan Australia yang mampu menekan pemukiman kumuh. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif yang menggunakan studi pustaka dengan pendekatan comparative law antara negara Indonesia, Singapura dan Australia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi hukum yang mengatur tentang perumahan dan permukiman yang layak telah tertuang dalam berbagai peraturan nasional. Namun, dalam wujud pengimplementasiannya terasa sangat sulit terutama akibat dari inkonsistensi pemerintah dalam pemenuhan HAM bagi masyarakat miskin terkhusus pemenuhan permukiman yang layak di perkotaan. Sehingga perlu adanya urgensi untuk memenuhi hak masyarakat miskin terhadap perumahan dan permukiman yang layak dengan mengaca kebijakan Singapura dan Australia.
Regulation of Labor with Disabilities in Facing the Digital Revolution: Comparison of Indonesia, Malaysia and Australia Vicko Taniady; Reni Putri Anggraini; Novi Wahyu Riwayanti
Journal of Judicial Review Vol 23 No 2 (2021): December 2021
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/jjr.v23i2.5337

Abstract

This study focuses on research on persons with disabilities in the employment sector. The research method used is normative law by using library research techniques to process secondary data and a comparative study approach. The results of this study reveal that Article 27 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia guarantees that every citizen has the right to have the same rights in work. In addition, several policies such as Law no. 8 of 2016 and Law no. 12 of 2003 have regulated the same thing to eliminate discrimination in the workforce. However, the existing policies are still not running according to the applicable regulations. People with disabilities in Indonesia still experience discrimination in getting a job, so the unemployment rate for people with disabilities is still high. In addition, with the entry of the industrial revolution 4.0 era in Indonesia, it is increasingly difficult for people with disabilities to find work. Thus, there is a need for regulatory reformulation to become the right of persons with disabilities in employment based on the policies of Malaysia and Australia.
Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi: Penerapan Constitutional Complaint dalam Menjaga Hak Konstitusional Warga Negara Vicko Taniady; Laili Furqoni
Journal of Judicial Review Vol 24 No 1 (2022): June 2022
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/jjr.v24i1.6688

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum sudah seyogyanya memenuhi dan melindungi hak konstitusional warga negara. Namun, fakta dilapangan menunjukkan bahwa kerap terjadinya pelanggaran hak konstitusional oleh organ negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji problematika pelanggaran hak konstitusional serta mengusulkan adanya penerapan constitutional complaint untuk menjaga hak konstitusional warga negara di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normative. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya upaya pengadopsian constitutional complaint menjadi urgensi yang harus diterapkan. Perlu adanya perluasan kewenangan MK sebagai the guardian of constitution dalam menerapkan constitutional complaint untuk menjaga hak konstitusional warga negara. Penelitian ini juga menggunakan studi komparatif Jerman dan Korea Selatan yang telah mengadopsi constitutional complaint yang tertuang dalam konstitusi. Sehingga, pengadopsian constitutional complaint melalui MK, diperlukannya upaya untuk amandemen UUD NRI 1945 dan revisi UU MK sebagai dasar hukum yang pasti.
Co-Authors Brillian Aditya Prawira Arafat Laili Furqoni Novi Wahyu Riwayanti Reni Putri Anggraini