<![CDATA[Covid-19 berimplikasi pada segi sosial, pertumbuhan ekonomi, penurunan penerimaan negara dan daerah dan pertumbuhan ekonomi yang mengalami kelambatan sehingga pendapatan negara maupun daerah tidak mencapai target yang diinginkan. Pemerintah tidak hanya melakukan tindakan upaya kesehatan dan penanganan wabah ini tetapi juga melakukan upaya ekonomi yang tetap harus berjalan dalam kondisi pandemi melalui kebijakan dan langkah besar yang dilakukan. Pemerintah Pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan masing-masing daerah mengeluarkan beberapa kebijakan-kebijakan terkait dengan pemenuhan pendapatan asli daerah, terlebih lagi bagi Kota Malang yang juga terdampak terkait dengan pengaturan pajak daerah yaitu pajak hotel dan pajak restoran yang memberikan sumbangsih besar terhadap PAD Kota Malang. Tujuan dari penelitian ini melihat apa implikasi terhadap kondisi eksisting penurunan tarif pajak hotel dan restoran di Kota Malang dalam kondisi pandemi saat ini. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan dengan jenis pendekatan penelitian pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual. Hasil penelitian mengenai implikasi kondisi di Kota Malang dan upaya Pemerintah Kota Malang untuk menanggulangi penurunan PAD melalui kebijakan-kebijakan yang diberikan salah satunya memberikan keringanan kepada wajib pajak hotel dan restoran dalam kondisi pandemi dan memberikan kebebasan dalam pembayaran denda pajak bagi pihak hotel dan restoran yang tentunya disesuaikan dengan kondisi dan persyaratan tertentu sehingga PAD Kota Malang dari sector pajak daerah tetap berjalan dan mampu memenuhi target yang telah ditentukan sebagaimana mestinya.]]>
Copyrights © 2021
