Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Legal Spirit Jurnal Supremasi
Amelia Ayu Paramitha
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
EKSISTENSI PENGADILAN PAJAK DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA Amelia Ayu Paramitha
Legal Spirit Vol 1, No 2 (2017): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (607.739 KB) | DOI: 10.31328/ls.v1i2.584

Abstract

That tax is a transfer from the private sector to the government sector with no direct repayment, so more than 70% of the State’s revenues are derived from tax collection. With a self-assessment system in which the taxpayer is given trust to calculate his own tax amount, some gaps occurs in terms of the amount of tax payable and this causes some disputes dealing with the amount of taxes paid either by fiscus (tax collector) with that of the taxpayer. Therefore, disputes arise bout the amount of outstanding taxes that outstanding. To settle the tax disputes a separate judicial body that will resolve the settlement of the tax dispute is required. The existence of the Tax Court occupies a special place in the structure of the judicial organization, although initially the presence of the tax court becomes a matter of whether the tax court can be classified as a judicial institution, considering that in the tax law court, the Law No.14 of 2002 on Tax Court does not contain and explain clearly the position of the tax court. However, the status of the Court of Taxation is special under the administrative court of the State as affirmed in Article 9 A of Law Number 51 Year 2009 on State Administrative Court. So it is quite clear that the tax court is one part of the judicial system in Indonesia. Keywords: Existence, Tax Court, Judicature.
Kebijakan Pengaturan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Sebagai Dampak Wabah Covid-19 dalam Rangka Pemenuhan Pendapatan Asli Daerah Amelia Ayu Paramitha
Jurnal Supremasi Volume 11 Nomor 1 Tahun 2021
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v11i1.1166

Abstract

Covid-19 berimplikasi pada segi sosial, pertumbuhan ekonomi, penurunan penerimaan negara dan daerah dan pertumbuhan ekonomi yang mengalami kelambatan sehingga pendapatan negara maupun daerah tidak mencapai target yang diinginkan. Pemerintah tidak hanya melakukan tindakan upaya kesehatan dan penanganan wabah ini tetapi juga melakukan upaya ekonomi yang tetap harus berjalan dalam kondisi pandemi melalui kebijakan dan langkah besar yang dilakukan. Pemerintah Pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan masing-masing daerah mengeluarkan beberapa kebijakan-kebijakan terkait dengan pemenuhan pendapatan asli daerah, terlebih lagi bagi Kota Malang yang juga terdampak terkait dengan pengaturan pajak daerah yaitu pajak hotel dan pajak restoran yang memberikan sumbangsih besar terhadap PAD Kota Malang. Tujuan dari penelitian ini melihat apa implikasi terhadap kondisi eksisting penurunan tarif pajak hotel dan restoran di Kota Malang dalam kondisi pandemi saat ini. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan dengan jenis pendekatan penelitian pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual. Hasil penelitian mengenai implikasi kondisi di Kota Malang dan upaya Pemerintah Kota Malang untuk menanggulangi penurunan PAD melalui kebijakan-kebijakan yang diberikan salah satunya memberikan keringanan kepada wajib pajak hotel dan restoran dalam kondisi pandemi dan memberikan kebebasan dalam pembayaran denda pajak bagi pihak hotel dan restoran yang tentunya disesuaikan dengan kondisi dan persyaratan tertentu sehingga PAD Kota Malang dari sector pajak daerah tetap berjalan dan mampu memenuhi target yang telah ditentukan sebagaimana mestinya.
Co-Authors