AKIBAT HUKUM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH PERORANGAN DALAM BANK PERKREDITAN RAKYAT BERBENTUK PERUSAHAAN UMUM DAERAH (Studi Kasus Perumda BPR X)

Nimas Sakuntala

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021

Nimas Sakuntala, Budi Santoso, Ranitya Ganindha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono 169 Malang e-mail: [e-mail] ABSTRAK Perumda adalah badan usaha milik daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Namun dalam pelaksanaannya, Perumda BPR X memiliki saham minoritas yang dimiliki oleh perorangan. Sehingga saya meneliti akibat hukum kepemilikan saham oleh perorangan dalam BPR X berbentuk Perumda dan apa upaya hukum pemerintah daerah jika terdapat kepemilikan saham oleh perorangan dalam BPR X berbentuk Perumda. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Kasus, dan Pendekatan Historis. Hasil penelitian disimpulkan bahwa akibat hukum kepemilikan saham oleh perorangan dalam BPR X berbentuk Perumda adalah kedudukan BPR X menjadi tidak sah dan menimbulkan akibat hukum bagi pemilik saham minoritas untuk mendapatkan perlindungan hukum. Kemudian, upaya pemerintah daerah jika terdapat kepemilikan saham milik perorangan dalam BPR X berbentuk Perumda dapat dilakukan dengan cara non litigasi seperti konsultasi ataupun negosiasi untuk pengambilalihan saham. Kata Kunci: Perusahaan Umum Daerah, Saham, Bank Perkreditan Rakyat ABSTRACT Public companies in the regional area are categorized as regional-owned enterprises whose capital are owned by a regional area and it is not divided into investment. However, in its implementation, the Rural Bank as a regional public company (BPR X) has minority shareholding under individual ownership. Departing from this issue, this research aims to study the legal consequences of share under individual ownership in a rural bank X (BPR X) in the form of Perumda (public companies in regional areas). This research employed a normative-juridical method, statutory, case, and historical approaches. When this is the case, as the research has revealed, the standing of the BPR X is illegal and it requires legal protection for minority shareholders. This situation could also take a litigation process that involves consultation or negotiation over a share takeover. Keywords: pubic companies at regional areas, shares, Rural Bank