<![CDATA[Nimas Sakuntala, Budi Santoso, Ranitya Ganindha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono 169 Malang e-mail: nimassakuntala@student.ub.ac.id ABSTRAK Perumda adalah badan usaha milik daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Namun dalam pelaksanaannya, Perumda BPR X memiliki saham minoritas yang dimiliki oleh perorangan. Sehingga saya meneliti akibat hukum kepemilikan saham oleh perorangan dalam BPR X berbentuk Perumda dan apa upaya hukum pemerintah daerah jika terdapat kepemilikan saham oleh perorangan dalam BPR X berbentuk Perumda. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Kasus, dan Pendekatan Historis. Hasil penelitian disimpulkan bahwa akibat hukum kepemilikan saham oleh perorangan dalam BPR X berbentuk Perumda adalah kedudukan BPR X menjadi tidak sah dan menimbulkan akibat hukum bagi pemilik saham minoritas untuk mendapatkan perlindungan hukum. Kemudian, upaya pemerintah daerah jika terdapat kepemilikan saham milik perorangan dalam BPR X berbentuk Perumda dapat dilakukan dengan cara non litigasi seperti konsultasi ataupun negosiasi untuk pengambilalihan saham. Kata Kunci: Perusahaan Umum Daerah, Saham, Bank Perkreditan Rakyat ABSTRACT Public companies in the regional area are categorized as regional-owned enterprises whose capital are owned by a regional area and it is not divided into investment. However, in its implementation, the Rural Bank as a regional public company (BPR X) has minority shareholding under individual ownership. Departing from this issue, this research aims to study the legal consequences of share under individual ownership in a rural bank X (BPR X) in the form of Perumda (public companies in regional areas). This research employed a normative-juridical method, statutory, case, and historical approaches. When this is the case, as the research has revealed, the standing of the BPR X is illegal and it requires legal protection for minority shareholders. This situation could also take a litigation process that involves consultation or negotiation over a share takeover. Keywords: pubic companies at regional areas, shares, Rural Bank ]]>
