<![CDATA[Undang-undang terhadap kejahatan pencemaran nama baik berbasis media elektronik sebelumnya bukanlah tindak pidana melalui beberapa terobosan dan perluasan dalam hal asas-asanya beserta sanksi pidanaya, Konsep pencemaran nama baik dalam hukum pidana yang diatur dalam KUHP didasarkan pada dua alasan penting. Pertama, ada ketentuan dasar dalam KUHP yang dapat digunakan sebagai pedoman dasar untuk persiapan legislasi pidana di luar KUHP. Tujuannya adalah untuk menciptakan persatuan dalam sistem pidana yang harmonis dan harmonisasi. Dasar hukum menerapkan sanksi pelaku pencemaran nama baik melalui media elektronik diatur Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3) Pasal 45 Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Dalam Peraturan perundang-undangan di Indonesia Pengaturan pencemaran nama baik di dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik mempunyai keistimewaan apabila dibandingkan dengan pengaturan yang terdapat dalam KUHP.]]>
Copyrights © 2019
