<![CDATA[Reforma agraria merupakan salah satu bentuk perwujudan komitmen Indonesia sebagai negara hukum yang berkewajiban untuk memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak warga negaranya. Masalah pendaftaran tanah merupakan masalah yang sudah sangat lama namun hingga saat ini belum menemukan solusi untuk percepatan proses dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pertanahan. Salah satu sumber konflik agraria yang dapat ditemui di lapangan adalah ketidakakuratan data di desa yang timbul karena belum terlaksananya tata sistem informasi dan administrasi pertanahan yang baik dan tertib. Berdasarkan hal tersebut, peneliti membatasi masalah yang diteliti untuk mencari upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menciptakan penataan sistem informasi dan adminstrasi pertanahan di kelurahan/desa. Dengan tujuan dapat menciptakan suatu tataan sistem informasi dan adminstrasi pertanahan di Kelurahan-kelurahan khususnya di Kota Cimahi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan jawaban untuk menciptakan suatu tataan sistem informasi dan adminstrasi pertanahan di kelurahan khususnya di Kota Cimahi.]]>
Copyrights © 2020
