Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

0.751

P-Index

This Author published in this journals

All Journal DINAMIKA GLOBAL : JURNAL ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Jurnal Pengabdian Mandiri Jurnal Dialektika Hukum

Aliesa Amanita

Unknown Affiliation

Author-ID : 3877520

Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

PENATAAN SISTEM INFORMASI DAN ADMINISTRASI PERTANAHAN TINGKAT KELURAHAN DI KOTA CIMAHI DALAM RANGKA REFORMA AGRARIA Aliesa Amanita; Bayu Septiansyah
Jurnal Caraka Prabu Vol 4 No 2 (2020): Jurnal Caraka Prabu
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v4i2.313

Agrarian reform is a commitment of Government in Indonesia as a state law to carry out the obligations to provide guarantee and protection of law to their citizens. Until now, there are still no solution to accelerate the settlement of land registration cases. One of the source of the agrarian conflict is inaccurate data in sub-district that happened because the sub-district has not been implemented of the good and orderly information and administrative system. In this study, the researchers wanted to find out the legal solution to create the good and orderly information and administrative system in sub-district, especially in Cimahi City. This research will use descriptive qualitative method. The results of this study will provide answers how to create the good and orderly information and administrative system in sub-district, especially in Cimahi City.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA WANITA (TKW) STUDI KASUS: TKW DI MALAYSIA Taufan Herdansyah Akbar; Suwarti Sari; Aliesa Amanita
Dinamika Global : Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Vol 2 No 01 (2017): Dinamika Global : Jurnal Ilmu Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi dan tidak diimbangidengan tersedianya lapangan pekerjaan, berimbas pada tidakterkendalinya jumlah pengangguran. Pengangguran sampai saat inimasih menjadi masalah krusial pemerintah Indonesia. Dengan tingkatpendidikan dan skill yang minim, para pencari kerja ini harus salingberkompetisi dengan yang lain. Kondisi ini akhirnya menjadi pemicuterjadinya mobilisasi tenaga kerja secara masal antar negara yangdilakukan oleh pemerintah. Untuk mengurangi angka pengangguran,pemerintah melaksanakan program penempatan Tenaga KerjaIndonesia (TKI) ke luar negeri. Peranan pemerintah dalam program inidititikberatkan pada aspek pembinaan, perlindungan dan memberikanberbagai kemudahan kepada pihak-pihak yang terkait, khususnya TKIdan Perusahaan Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI).Malaysia menjadi salah satu Negara yang banyak dipilih masyarakatIndonesia untuk mencari kesempatan kerja. berjalannya waktuberbagai tantangan dan hambatan telah dilalui bersama dalammencapai tujuan dan kerjasama yang telah dilakukan antaraIndonesia dengan Malaysia. Hambatan-hambatan yang dihadapisalah satunya adalah mengenai penanganan Tenaga Kerja Indonesiayang bermasalah, yang tadinya bestatus legal menjadi illegal. TKIyang berstatus legal dalam perjalanannya bekerja di Malaysia dapatjuga menjadi TKI illegal dikarenakan melanggar ketentuan-ketentuanyang telah ditetapkan sebelumnya, diantaranya adalah:Menikah,selama TKI bekerja di Malaysia, berpindah majikan, serta melanggarperaturan dan hukum Malaysia

KEDUDUKAN PASAL 155 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Alya Sadarati; Toto Kushartono; Aliesa Amanita
Jurnal Dialektika Hukum Vol 1 No 2 (2019): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Di Indonesia terdapat berbagai jenis peraturan perundang-undangan, yang hierarki, kewenangan pembentukannya, dan isi materinya juga berbeda-beda. Pasal 155 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyebutkan bahwa tarif retribusi yang telah diatur dalam Peraturan Daerah, perubahannya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah atau Peraturan Walikota, menjadi objek penelitian ini karena suatu unsur yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyatakan bahwa suatu materi yang menurut ketentuannya harus diatur dengan undang-undang tertentu, tidak dapat dan tidak dapat dibenarkan untuk diatur dengan jenis atau bentuk peraturan lain.

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERKAIT PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN CIPATAT, KABUPATEN BANDUNG BARAT Neng Poppy Nur Fauziah; Aliesa Amanita
Jurnal Dialektika Hukum Vol 2 No 2 (2020): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Perkawinan merupakan ikatan yang melahirkan keluarga sebagai elemen dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif (bernegara). Padahal dalam UU Perkawinan diatur batasan usia perkawinan, yakni dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Baru. Namun disamping itu masih banyak yang melakukan perkawinan dibawah umur dan beberapa faktor penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur yaitu faktor ekonomi, pendidikan, orang tua, media massa dan internet, biologi, kehamilan diluar nikah, dan faktor adat. Oleh karena itu perlu adanya kesadaran dari masyarakat dan peran Dinas Agama khususnya KUA Kecamatan Cipatat yang merupakan salah satu lembaga yang berkompeten dan berperan dalam mengantisipasi terjadinya perkawinan di bawah umur.

PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DI PENGADILAN AGAMA BANDUNG Diannita Mustikasari Sudrajat; Aliesa Amanita
Jurnal Dialektika Hukum Vol 2 No 2 (2020): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga rumah tangga yang bahagia. namun dalam kehidupan berumah tangga tidak semua perkawinan dapat berjalan lancar sesuai dengan apa yang dicita-citakan, beragam permasalahan akhirnya memunculkan konflik yang pada akhirnya lebih memilih jalan perceraian, dalam beberapa kondisi perkawinan ini dapat terputus tidak hanya karena suatu konflik tapi bisa juga karena adanya kematian dan atas dasar keputusan pengadilan. Di Indonesia sendiri karena mayoritas yang memeluk agama islma lebih banyak maka maka penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama berkiblat pada kompilasi hukum islam.

PENYULUHAN TENTANG PERLINDUNGAN HAK INDIKASI GEOGRAFIS PADA MINYAK ATSIRI: IMPLIKASI HUKUM DAN EKONOMI DI WILAYAH GARUT R. Ardini Rakhmania Ardan; Aliesa Amanita; Lily Andayani; Indah Dwiprigitaningtias; Zulfika Ikrardini
JURNAL PENGABDIAN MANDIRI Vol. 3 No. 7: Juli 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jpm.v3i7.8240

Minyak atsiri Garut, dengan kekayaan dan keunikan aroma yang khas, memerlukan perlindungan hukum yang memadai untuk menjaga nilai ekonominya dan melindungi hak-hak perajin lokal. Fokus utama dari kegiatan ini adalah mengedukasi perajin dan pihak terkait mengenai manfaat dan prosedur pendaftaran indikasi geografis, serta dampaknya terhadap perlindungan hukum dan pengakuan produk. Metode yang digunakan meliputi seminar, pelatihan, dan workshop yang melibatkan diskusi interaktif dan studi kasus. Hasil dari penyuluhan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran perajin tentang pentingnya hak indikasi geografis, memperkuat perlindungan hukum terhadap produk minyak atsiri Garut, dan mendukung pengembangan ekonomi lokal dengan meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk di pasar. Dengan demikian, penyuluhan ini bertujuan untuk memfasilitasi pengakuan dan pelestarian minyak atsiri Garut sebagai produk unggulan dengan jaminan perlindungan hukum yang solid

Co-Authors Alya Sadarati Bayu Septiansyah Diannita Mustikasari Sudrajat Indah Dwiprigitaningtias Lily Andayani Neng Poppy Nur Fauziah R. Ardini Rakhmania Ardan Suwarti Sari Taufan Herdansyah Akbar Toto Kushartono Zulfika Ikrardini

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search