Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA WANITA (TKW) STUDI KASUS: TKW DI MALAYSIA Taufan Herdansyah Akbar; Suwarti Sari; Aliesa Amanita
Dinamika Global : Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Vol 2 No 01 (2017): Dinamika Global : Jurnal Ilmu Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (375.452 KB) | DOI: 10.36859/jdg.v2i01.31

Abstract

Pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi dan tidak diimbangidengan tersedianya lapangan pekerjaan, berimbas pada tidakterkendalinya jumlah pengangguran. Pengangguran sampai saat inimasih menjadi masalah krusial pemerintah Indonesia. Dengan tingkatpendidikan dan skill yang minim, para pencari kerja ini harus salingberkompetisi dengan yang lain. Kondisi ini akhirnya menjadi pemicuterjadinya mobilisasi tenaga kerja secara masal antar negara yangdilakukan oleh pemerintah. Untuk mengurangi angka pengangguran,pemerintah melaksanakan program penempatan Tenaga KerjaIndonesia (TKI) ke luar negeri. Peranan pemerintah dalam program inidititikberatkan pada aspek pembinaan, perlindungan dan memberikanberbagai kemudahan kepada pihak-pihak yang terkait, khususnya TKIdan Perusahaan Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI).Malaysia menjadi salah satu Negara yang banyak dipilih masyarakatIndonesia untuk mencari kesempatan kerja. berjalannya waktuberbagai tantangan dan hambatan telah dilalui bersama dalammencapai tujuan dan kerjasama yang telah dilakukan antaraIndonesia dengan Malaysia. Hambatan-hambatan yang dihadapisalah satunya adalah mengenai penanganan Tenaga Kerja Indonesiayang bermasalah, yang tadinya bestatus legal menjadi illegal. TKIyang berstatus legal dalam perjalanannya bekerja di Malaysia dapatjuga menjadi TKI illegal dikarenakan melanggar ketentuan-ketentuanyang telah ditetapkan sebelumnya, diantaranya adalah:Menikah,selama TKI bekerja di Malaysia, berpindah majikan, serta melanggarperaturan dan hukum Malaysia
PENYULUHAN TENTANG PERLINDUNGAN HAK INDIKASI GEOGRAFIS PADA MINYAK ATSIRI: IMPLIKASI HUKUM DAN EKONOMI DI WILAYAH GARUT R. Ardini Rakhmania Ardan; Aliesa Amanita; Lily Andayani; Indah Dwiprigitaningtias; Zulfika Ikrardini
JURNAL PENGABDIAN MANDIRI Vol. 3 No. 7: Juli 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jpm.v3i7.8240

Abstract

Minyak atsiri Garut, dengan kekayaan dan keunikan aroma yang khas, memerlukan perlindungan hukum yang memadai untuk menjaga nilai ekonominya dan melindungi hak-hak perajin lokal. Fokus utama dari kegiatan ini adalah mengedukasi perajin dan pihak terkait mengenai manfaat dan prosedur pendaftaran indikasi geografis, serta dampaknya terhadap perlindungan hukum dan pengakuan produk. Metode yang digunakan meliputi seminar, pelatihan, dan workshop yang melibatkan diskusi interaktif dan studi kasus. Hasil dari penyuluhan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran perajin tentang pentingnya hak indikasi geografis, memperkuat perlindungan hukum terhadap produk minyak atsiri Garut, dan mendukung pengembangan ekonomi lokal dengan meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk di pasar. Dengan demikian, penyuluhan ini bertujuan untuk memfasilitasi pengakuan dan pelestarian minyak atsiri Garut sebagai produk unggulan dengan jaminan perlindungan hukum yang solid