<![CDATA[Pelaksanaan penyelenggaraan kawasan TOD di Jabodetabek tentunya sangat penting untuk menerapkan kebijakan tata ruang yang saling bersinergi dan sinkron dengan kebijakan transportasi. Tetapi sinkronisasi ini tentunya sangat sulit karena kedua sektor tersebut baik di pusat dan di daerah berada di dalam kelembagaan yang berbeda-beda. Oleh karena itu perlu ada skenario kelembagaan agar koordinasi dan sinkronisasi kebijakan ini harus dilakukan. Selain itu adanya insentif dan dis-insentif dalam penerapannya dan hubungannya dengan subsidi di sektor transportasi karena kebijakan TOD ini dapat berjalan apabila ada jaringan angkutan umum massal yang terintegrasi serta payung hukum yang kuat. Penelitian ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penguatan disisi regulasi dan kelembagaan khususnya Instansi terkait di Jabodetabek. Penelitian yang akan dilakukan dirancang dengan menggunakan metode yuridis normative yang juga dilengkapi dengan teknis pada sisi transportasi.]]>
Copyrights © 2021
