<![CDATA[Pergulatan tendensi dalam membentuk suatu peraturan bukanlah hal baru dalam dunia peraturan perundang-undangan. Hukum yang berorientasi pada masyarakat adalah mimpi yang harus segera diwujudkan oleh pemerintah Indonesia. Namun sayangnya, hal ini seperti masih jauh untuk diwujudkan jika melihat pada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pada saat ini. Seperti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang sejak ditetapkannya menuai beragam tanggapan negatif yang didominasi oleh kecurigaan masyarakat bahwa melalui instrumen Perppu ini, pemerintah lebih mengakomodasi kepentingan pragmatis dibanding kebutuhan masyarakat. Keberadaan Perppu ini kemudian dipersoalkan validitasnya sebagai sebuah norma hukum yang dikeluarkan dalam waktu singkat dengan alasan keadaan yang memaksa. DPR kemudian dituntut untuk menjadi lembaga pengampu Perppu agar tetap sejalan dengan konsep peraturan perundang-undangan di Indonesia.]]>
Copyrights © 2020
