<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya peraturan mengenai penilaian kinerja negeri sipil, yaitu peraturan pemerintah No. 46 Th 2011 yang sudah lama diberlakukan di kantor Pemerintah Kabupaten (PEMKAB) Bojonegoro, Jawa Timur namun baru diberlakukan pada akhir tahun 2013. Tujuan penelitian inidilakukan karena untuk mengetahui bagaimana Proses penilaian SKP dengan adanya kendala yang ditemukan. di kantor Pemerintah Kabupaten Bojonegoro unit Kesejahteraan Rakyatdan menganalisis kelemahan. Sistem penilaian prestasi kerja saat ini berbeda dengan sistem SKP penilaian kinerja sebelumnya dengan sebutan nama DP3, pada SKP tersebut pegawai ikut terlibat aktif dalam menentukan rencana penilaian SKP dengan kurun waktu selama satu tahun kedepan, karena sistem penilaian ini dikatakan masih baru bagi para pegawai maka dibutuhkan penyesuaian dengan melakukan pembinaan, sosialisasi dan pendampingan dari bidang kepegawaian kantor Pemkab Bojonegoro.peneliti mencoba memberikan penjelasan tentang bagaimana penerapan sistem penilaian SKP di kantor pemkab Bojonegoro. Pada kantor tersebut ditemukan bahwa penerapan penilaian SKP sudah berjalan cukup objektif untuk aspek-aspek kualitatif, aspek kualitas dan aspek perilaku kerja, namun dirasa masih belum begitu objektif pada aspek waktu dan aspek biaya. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.,dengan teknik pengambilan subyek dalam penelitian ini yaitu purposivesampling. peneliti menggunakan teknik pengumpulandata yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada pegawai Pemerintah Kabupaten (PEMKAB) Bojonegoro Jawa Timur yang didapat dari hasil penelitian adalahdalam penilaian SKP masih menerapkan proses penilaian secara manual, namun dalam pengisian menggunakan format dari BKKP Bojonegoro, untuk nilai SKP berdasarkan dari penilai dalam masing-masing kantor bidang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Proses penilaian SKP dengan adanya kendala yang ditemukan. dalammenjamin objektivitas pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam menerapkan sistem penilaian kinerja SKP masih dalam masa penyesuaian.DalamHasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kelemahan dalam menerapkan SKP antara lain: (1) belum seluruh pegawai PEMKAB menguasai Teknologi, kurangnya sumber daya manusia yang menangani SKP; (2) fasilitas teknologi kurang memadai; (3)kurang adanya ketegasan dalam penentuan batas waktu pengisian maupun pengumpulan dan uraian tugas jabatan untuk penelitian dan pengolah data PEMKAB Bojonegoro SKP Kurang sesuai dengan tugas mereka di Kantor.]]>
Copyrights © 2021
