<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum yang timbul dengan dilakukannya tindakan euthanasia pasif oleh dokter terhadap pasien di Indonesia dan bagaimana seharusnya kebijakan formulasi mengenai euthanasia pasif itu diterapkan. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan jenis data yang digunakan ialah data sekunder. Dari penulisan ini diperoleh kesimpulan bahwa dokter bisa melakukan euthanasia pasif yang berupa penghentian pemberian pertolongan medis dalam keadaan tertentu dan dilakukan jika memperoleh persetujuan setelah memberi informasi yang lengkap kepada pasien dan keluarganya. Dokter akan diancam dengan Pasal 304 KUHP jika melakukan penelantaran terhadap pasien bukan karena telah melakukan euthanasia pasif. Sudah saatnya bagi Indonesia untuk membuat peraturan perundang-undangan baru yang lebih jelas dalam mengatur euthanasia khususnya euthanasia pasif yang didalamnya memuat tentang bagaimana euthanasia pasif tersebut seharusnya dilakukan dan ancaman pidana bagi dokter yang melakukan euthanasia pasif tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur oleh undang-undang.]]>
Copyrights © 2021
