<![CDATA[Pemberlakuan Peraturan KPU terkait syarat menjadi calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah mengakibatkan hak konstitusional mantan terpidana korupsi untuk dipilih menjadi wakil rakyat terhalangi. Pokok permasalahannya adalah pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 30P/HUM/2018 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2018. Tujuan penulisan studi kasus ini adalah untuk menganalisis putusan Mahkamah Agung Nomor 30P/HUM/2018 tentang Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2018 serta mengkaji apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yakni penelitian kepustakaan. Putusan Nomor 30P/HUM/2018, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan sehingga mantan terpidana korupsi tidak terhalang hak politiknya. Pembatasan hak politik hanya dapat dilakukan dengan peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah dapat merumuskan rancangan undang-undang terkait dengan pembatasan hak politik, sehingga hak tersebut jelas dan terlindungi.]]>
Copyrights © 2019
