KAJIAN YURIDIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARAN JAMINAN SOSIAL

Sutrisni Sutrisni (Dosen Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Sumenep)

Jurnal Jendela Hukum
Vol 6 No 1 (2019): JENDELA HUKUM

Pelaksanaan program Jamkesmas tahun 2012 dilaksanakan dengan beberapa penyempurnaan pada aspek kepesertaan, pelayanan, pendanaan dan pengorganisasian. Pada aspek kepesertaan, data yang akan digunakan bersumber dari basis data terpadu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disebut TNP2K yang berlaku setelah peserta menerima kartu Jamkesmas yang baru. Sementara peserta non kartu meliputi gelandangan, pengemis, anak dan orang terlantar, masyarakat miskin penghuni panti-panti sosial, masyarakat miskin penghuni Lembaga Pemasyarakatan/ Rumah Tahanan. Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya di Kabupaten Sumenep dan sekitarnya, menjalankan pengelolaan rumah sakit, klinik, poliklinik dan balai kesehatan beserta segala sarana dan prasarana pendukung kegiatan serta lingkup usaha yang terkait, menyelenggarakan pelayanan, penyelenggaraan, penyuluhan, konsultasi dan pemeliharaan kesehatan masyarakat, menyelenggarakan usaha jasa pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan pendidikan dan pelatihan kesehatan, pelayanan jasa konsultan manajemen kesehatan, perdagangan farmasi dan peralatan kesehatan, pelayanan asuransi kesehatan, pelayanan gizi masyarakat, pelayanan kebugaran kesehatan, pelayanan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat.