FENOMENA FRAUD BUMN: DUA KAPAL SATU NAKHODA (STUDI KASUS PT GARUDA INDONESIA TBK - PT SRIWIJAYA AIR)

Suhartono Suhartono
Namla Elfa Syariati
Farid Fajrin
Raodahtul Jannah
Puspita Hardianti Anwar

Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban
Vol 7 No 1 (2021)

Penelitian ini adalah untuk membahas persoalan rangkap jabatan dewan direksi pada PT.Garuda Indonesia  di PT. Sriwijaya Air. KPPU menduga, rangkap jabatan ini akan menimbulkan masalah dalam persaingan usaha tidak sehat (monopoli pasar). Penelitian ini bertujuan memberikan suatu penjelasan dari permasalahan rangkap jabatan yang melibatkan direktur utama PT. Garuda Indonesia serta menjelaskan mengapa kasus ini di tutup oleh KPPU. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi tinjauan literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Direktur Utama PT Garuda yang merupakan eks petinggi PELINDO III juga memiliki jabatan di Sriwijaya Air sebagai Komisaris Utama. Namun, pada akhirnya tuntutan KPPU ini ditutup, karena setelah dipanggilnya pihak-pihak yang terkait dan menteri BUMN, KPPU mendapatkan bahwa rangkap jabatan ini merupakan arahan dari pemerintah (BUMN) yang juga sebagai pemegang saham mayoritas.Kata kunci: BUMN, KPPU, Garuda Indonesia, Sriwijaya Air, Dewan Komisaris. This study is to discuss the issue of concurrent positions on the board of directors at PT. Garuda Indonesia at PT. Sriwijaya Air. KPPU suspects that this dual position will cause problems in unfair business competition (market monopoly). This study aims to provide an explanation of the problem of multiple positions involving the president director of PT. Garuda Indonesia and explained why this case was closed by the KPPU. This study uses a qualitative approach with a literature review study method. The results of this study indicate that the President Director of PT Garuda who is a former high-ranking PELINDO III also has a position at Sriwijaya Air as the President Commissioner. However, in the end, the KPPU's claim was closed, because after the summons of the relevant parties and the minister of SOEs, KPPU found that this concurrent position was a directive from the government (BUMN) which is also the majority shareholder.Keywords: BUMN, KPPU, Garuda Indonesia, Sriwijaya Air, Board of Commissioners