Puspita Hardianti Anwar
Unknown Affiliation

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

Interelasi Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Siti Febriyanti Saputri; Puspita Hardianti Anwar
EcceS (Economics, Social, and Development Studies) Vol 6 No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ecc.v6i1.9545

Abstract

Belanja Pendidikan di Kabupaten Gowa semakin meningkat dari waktu ke waktu. Namun, di saat yang sama pertumbuhan justru melambat dengan tren yang menurun dalam 2 tahun terakhir, tepatnya di tahun 2015 hingga 2016. Di balik peningkatan belanja pendidikan yang terus meningkat, justru persentase penduduk miskin tidak mengalami perbaikan dan meningkat dalam waktu 3 tahun terakhir. Disi lain, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gowa mengalami bertumbuh cukup fluktuatif, tahun 2012 data pertumbuhan ekonomi sebesar 7,40 persen dan pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 7,33 persen. Sedangkan, tingkat pengangguran dalam  lima tahun terakhir mengalami keadaan yang fluktuatif. Tahun 2012 jumlah pengangguran sebesar 4,01 persen dan menurun pada tahun 2013 menjadi 2,63 persen, kemudian tahun 2016 pengangguran mengalami penurunan sebesar 1,16 persen. Namun kemiskinan di Kabupaten Gowa justru naik pada tahun 2016 menjadi sebesar 8,40 persen. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kuantitatif yang menjelaskan pengaruh variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen). Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gowa. Metode yang dipakai dalam pengumpulan data adalah melalui studi pustaka. Studi pustaka merupakan teknik untuk mendapatkan informasi melalui catatan, literatur, dokumentasi dan lain-lain yang masih relevan dalam penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dalam bentuksudahjadi dari Badan Pusat Statistik di Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan: Pertumbuhan Ekonomi (X1) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan (Y), Belanja Pendidikan (X2) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan (Y), dan Pengangguran (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemiskinan (Y).
KECERDASAN SPIRITUAL DAN MORAL REASONING TERHADAP KUALITAS AUDIT PEMERINTAH: PERSPEKTIF PENGALAMAN KERJA AUDITOR Puspita Hardianti Anwar; Nur Rahmah Sari; muhammad sapril sardi juardi
Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban Vol 3 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jiap.v3i1.4548

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kecerdasan spiritual dan moral reasoning terhadap kualitas audit pemerintah: perspektif pengalaman kerja auditor di Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan dari metode pengumpulan data berupa kuesioner. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan analisis regresi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecerdasan spiritual berpengaruh terhadap kualitas audit. Moral reasoning berpengaruh terhadap kualitas audit. Pengalaman kerja auditor menguatkan pengaruh kecerdasan spiritual dan moral reasoning terhadap kualitas audit.Kata kunci: Moral Reasoning, Kecerdasan Spiritual, Kualitas audit, Pengalaman Kerja Auditor.
STUDI KRITIS REALISASI ANGGARAN SEKTOR PUBLIK DITINJAU DARI DALAM APLIKATIF KARTU INDONESIA SEHAT Nur Alim Bahri; Puspita Hardianti Anwar
Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban Vol 4 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jiap.v4i1.5158

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses realisasi anggaran pada pengguna Kartu Indonesia Sehat dan untuk mengetahui peran stwewardship theory berdasarkan realisasi anggaran sektor publik pada penerapan Kartu Indonesia Sehat. Penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan dari metode pengumpulan data berupa wawancara langsung dan data sekunder yang telah ada atau dengan kata lain data diperoleh secara tidak langsung melainkan melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Metode analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa RSUD Labuang Baji Kota Makassar sebagai perpanjangan tangan pemerintah yang menangani langsung pasien pemegang kartu KIS-PBI telah dirasa cukup baik dalam hal pemberian pelayanan. Mengenai pengajuan klaim rumah sakit kepada pihak pengelola KIS-PBI yaitu BPJS Kesehatan tidak menemui kendala yang berarti. Adapun memiliki peran yang berguna bagi penyusunan hingga perealisasian suatu program anggaran.Kata Kunci: KIS-PBI, Kesehatan, Anggaran Sektor Publik.ABSTRACTThis study to determine the payment strategy perfomed by Kartu Sehat. This study uses primary data obtained form data in the form of direct data and data that already exist or in other words data directly processed by other media. Data analysis is data reduction, data presentation and counclusion or verification.The result showed that RSUD Labuang Baji Makassar City as an extension of the hand of the government that directly handles patient card holders KIS-PBI has been considered quite good in term of service delivery. Regarding the filing of hospital claims to the management of KIS-PBI that Health did not encounter significant obtacles. As for having a useful role for the preparation the realization of a budget program.Key Words: KIS-PBI, Health, Budget Public Sector.
DISCLAIMER OPINION: PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Pada Pemda Kabupaten Jeneponto) Muzarrafah Muzarrafah; Jamaluddin Majid; Puspita Hardianti Anwar
Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban Vol 5 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jiap.v5i1.10432

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah dan bagaimana opini audit atas pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jeneponto.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kasus yang digunakan untuk meneliti suatu masalah dengan batasan terperinci, memiliki pengambilan data yangmendalam dan menyertakan berbagai sumber informasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembuatan laporan keuangan yang di gunakan oleh Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku. Opini Disclaimer yang di dapatkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto di Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum disebabkan oleh aset. Pengelolaan aset milik daerah belum tertib dan laporan aset milik daerah belum disajikan secara tepat waktu sehingga menghasilkan kualitas laporan keuangan yang mengakibatkan pemberian opini disclaimer.Kata kunci: pengungkapan laporan keuangan,  disclaimer opinion. ABSTRACTThis study aims to find out how the process of making local government financial reports and how the audit opinion on disclosure of financial statements of the local government of Jeneponto Regency. This research is a qualitative research with a case approach that is used to examine a problem with detailed limitations, has deep data collection and includes various sources of information. The results of the study indicate that the financial reporting process used by the Office of Agriculture and the Public Works Agency is in accordance with the applicable Government Accounting Standards. Opinion Disclaimer obtained by the Regional Government of Jeneponto Regency in the Agriculture Service and Public Works Agency is caused by assets. Management of assets belonging to regions that are not yet orderly and reports of assets belonging to the regions have not been presented in a timely manner so as to produce quality financial reports that result in the giving of disclaimer opinions.Keywords: financial statement disclosure, disclaimer opinion
INTERPRETASI PENERAPAN PSAK NO. 107 PADA PEGADAIAN SYARIAH CABANG UJUNG BULU Angrayni Angrayni; Andi Wawo; Puspita Hardianti Anwar
Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban Vol 6 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jiap.v6i2.19936

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan PSAK NO.107 tentang ijarah di pegadaian syariah cabang ujung bulu Metode pendekatan yang digunakan adalah fenomenologi dengan paradigma interpretif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah Cabang Ujung Bulu tidak memisahkan akad ijarah dengan akad rahn. Unit Pegadaian Syariah Cabang Ujung Bulu belum sepenuhnya mengimplementasikan PSAK No. 107. Pengakuan dan pengukuran seperti uang pinjaman serta biaya ijarah diakui pada saat melakukan transaksi rahn yaitu sebesar biaya perolehan. Namun, dalam hal pengakuan perbaikan obyek ijarah Unit Pegadaian Syariah Cabang Ujung Bulu tidak dilakukan karena hanya menyimpan marhun saja.Kata Kunci:  ijarah, PSAK No.107, akuntansi syariah This study aims to determine the application of PSAK NO.107 on ijarah in the branch of the Bulu Bulu branch of the sharia pawnshop. The approach method used is phenomenology with an interpretive paradigm. The results showed that the Ujung Bulu Branch Sharia Pawnshop did not separate the ijarah contract from the rahn contract. The Ujung Bulu Branch Sharia Pawnshop Unit has not fully implemented PSAK No. 107. Recognition and measurement, such as borrowed money and ijarah fees, are recognized when making a rahn transaction, namely at cost. However, in terms of acknowledging the repair of the object of ijarah, the Ujung Bulu Branch Sharia Pawnshop was not carried out because it only kept marhun. Keywords: ijarah, PSAK No.107, Shariah accounting
MODERASI ISLAMIC WORK ETHICS DI ANTARA DETERMINAN FAKTOR SENJANGAN ANGGARAN Ismail Kurniawan; Andi Wawo; Puspita Hardianti Anwar
Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban Vol 7 No 1 (2021)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jiap.v7i1.23873

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh partisipasi anggaran, ketidakpastian lingkungan, dan asimetri informasi terhadap senjangan  anggaran dengan Islamic work ethich sebagai variabel moderasi di seluruh kantor desa Kecamatan Rilau’ Ale Kab. Bulukumba. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa partisipasi anggaran dan ketidakpastian lingkungan berpengaruh positif terhadap senjangan anggaran namun asimetri informasi tidak berpengaruh terhadap senjangan anggaran. Selain itu Islamic work ethich mampu memoderasi hubungan antara ketidakpastian lingkungan terhadap senjangan anggaran namun partisipasi anggaran dan asimetri informasi tidak dapat dimoderasi oleh Islamic work ethich.Kata Kunci:    partisipasi anggaran, ketidakpastian lingkungan, asimetri informasi, senjangan  anggaran, Islamic work ethich This study aims to determine the effect of budget participation, environmental uncertainty, and information asymmetry on budgetary slack with Islamic work ethic as a moderating variable in all village offices, Rilau' Ale District, Kab. Bulukumba. This type of research is quantitative research. The results showed that budgetary participation and environmental uncertainty had a positive effect on budgetary slack, but information asymmetry had no effect on budgetary slack. In addition, Islamic work ethich is able to moderate the relationship between environmental uncertainty and budgetary slack, but budget participation and information asymmetry cannot be moderated by Islamic work ethich. Keywords: budget participation, environmental uncertainty, information asymmetry, budgetary slack, Islamic work ethic
FENOMENA FRAUD BUMN: DUA KAPAL SATU NAKHODA (STUDI KASUS PT GARUDA INDONESIA TBK - PT SRIWIJAYA AIR) Suhartono Suhartono; Namla Elfa Syariati; Farid Fajrin; Raodahtul Jannah; Puspita Hardianti Anwar
Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban Vol 7 No 1 (2021)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jiap.v7i1.23875

Abstract

Penelitian ini adalah untuk membahas persoalan rangkap jabatan dewan direksi pada PT.Garuda Indonesia  di PT. Sriwijaya Air. KPPU menduga, rangkap jabatan ini akan menimbulkan masalah dalam persaingan usaha tidak sehat (monopoli pasar). Penelitian ini bertujuan memberikan suatu penjelasan dari permasalahan rangkap jabatan yang melibatkan direktur utama PT. Garuda Indonesia serta menjelaskan mengapa kasus ini di tutup oleh KPPU. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi tinjauan literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Direktur Utama PT Garuda yang merupakan eks petinggi PELINDO III juga memiliki jabatan di Sriwijaya Air sebagai Komisaris Utama. Namun, pada akhirnya tuntutan KPPU ini ditutup, karena setelah dipanggilnya pihak-pihak yang terkait dan menteri BUMN, KPPU mendapatkan bahwa rangkap jabatan ini merupakan arahan dari pemerintah (BUMN) yang juga sebagai pemegang saham mayoritas.Kata kunci: BUMN, KPPU, Garuda Indonesia, Sriwijaya Air, Dewan Komisaris. This study is to discuss the issue of concurrent positions on the board of directors at PT. Garuda Indonesia at PT. Sriwijaya Air. KPPU suspects that this dual position will cause problems in unfair business competition (market monopoly). This study aims to provide an explanation of the problem of multiple positions involving the president director of PT. Garuda Indonesia and explained why this case was closed by the KPPU. This study uses a qualitative approach with a literature review study method. The results of this study indicate that the President Director of PT Garuda who is a former high-ranking PELINDO III also has a position at Sriwijaya Air as the President Commissioner. However, in the end, the KPPU's claim was closed, because after the summons of the relevant parties and the minister of SOEs, KPPU found that this concurrent position was a directive from the government (BUMN) which is also the majority shareholder.Keywords: BUMN, KPPU, Garuda Indonesia, Sriwijaya Air, Board of Commissioners
KONSEP AMANAH: PENGELOLAAN DANA DESA MENUJU GOOD VILLAGE GOVERNANCE Rustam Rustam; Memen Suwandi; Namla Elfa Syariati; Puspita Hardianti Anwar
Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban Vol 7 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jiap.v7i2.26852

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui Pengelolaan Dana Desa dengan konsep amanah dalam mewujudkan Good Village Governance di Desa Wonorejo Timur. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang diperoleh melalui metode wawancara dan observasi. Adapun analisis data yang digunakan adalah triangulasi sumber data. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Pemerintah desa telah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan baik. Kemudian tahap pengelolaan Dana Desa telah menerapkan prinsip transparansi yang terbuka terhadap masyarakat tentang pengelolaan Dana Desa. Dan terkait Pertanggungjawaban yakni laporan pertanggungjawaban program dan realisasi program kepada masyarakat secara periodik dan membuat laporan pertanggungjawaban yang ditujukan untuk pemerintah daerah, provinsi maupun pusat,(2) Pemerintah desa Wonorejo Timur telah melakukan tanggung jawabnya secara vertikal maupun horizontal yang dimana sesuai dengan konsep amanah (3) terwujudnya Good Village Governance di desa Wonorejo Timur yang mencakup terpenuhinya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Hal ini didukung dengan penerapan konsep amanah dalam pengelolaan Dana Desa di desa Wonorejo Timur.Kata Kunci : Amanah, Good Village Governance, Pengelolaan Dana Desa. This study aims to determine the Village Fund Management with the concept of trust in realizing Good Village Governance in East Wonorejo Village. This research is a qualitative research with a descriptive approach obtained through interviews and observations. The data analysis used is triangulation of data sources. The results of the study show that (1) The village government has implemented the principle of accountability well. Then the Village Fund management stage has implemented the principle of transparency that is open to the community regarding the management of the Village Fund. And related to accountability, namely program accountability reports and program realization to the community periodically and making accountability reports aimed at local, provincial and central governments, (2) the East Wonorejo village government has carried out its responsibilities vertically and horizontally which is in accordance with the concept of mandate ( 3) the realization of Good Village Governance in the village of East Wonorejo which includes the fulfillment of accountability, transparency and participation. This is supported by the application of the concept of trust in the management of the Village Fund in the village of East Wonorejo.Keywords: Trust, Good Village Governance, Village Fund Management.