<![CDATA[Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tugas dan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi dan strategi yang dilakukan dalam melakukan penanganan perkara korupsi serta kendala yang di hadapi dengan pendekatan secara yuridis Normatif. Upaya memberantas tindak pidana korupsi tidak selalu berjalan dengan mulus, berbagai macam kesulitan juga dihadapi oleh KPK untuk menjerat para pelaku korupsi. Hambatan tersebut bisa disebabkan karena adanya tekanan politis yang berasal dari campur tangan MPR maupun DPR. Karena seperti yang kita ketahui, korupsi pada dasarnya merupakan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Selain itu juga terdapat korupsi didalam tubuh kepolisian dan kejaksaan. Bahkan polisi dan jaksa yang semula menangani masalah kasus korupsi pada akhirnya menjadi tersangka atas kasus korupsi atas kasus yang ditanganinya. Oleh karena itu, pemerintah kemudian membentuk suatu lembaga khusus yang sekarang ini dikenal sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk dengan misi utama yakni melakukan penegakkan hokum dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi dengan pemikiran bahwa lembaga penegak hukum lama, seperti Kepolisian dan Kejaksaan dianggap belum mampu untuk memberantas Korupsi.]]>
Copyrights © 2021
