Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL YURIDIS UNAJA
Samosir, Muhammad Syahlan
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
EKSISTENSI LEMBAGA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KORUPSI (SUATU ANALISIS NORMATIF) Samosir, Muhammad Syahlan; Rahman, Rahman
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol 2 No 2 (2020): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : LPPM Universitasdiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tugas dan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi dan strategi yang dilakukan dalam melakukan penanganan perkara korupsi serta kendala yang di hadapi dengan pendekatan secara yuridis Normatif. Upaya memberantas tindak pidana korupsi tidak selalu berjalan dengan mulus, berbagai macam kesulitan juga dihadapi oleh KPK untuk menjerat para pelaku korupsi. Hambatan tersebut bisa disebabkan karena adanya tekanan politis yang berasal dari campur tangan MPR maupun DPR. Karena seperti yang kita ketahui, korupsi pada dasarnya merupakan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Selain itu juga terdapat korupsi didalam tubuh kepolisian dan kejaksaan. Bahkan polisi dan jaksa yang semula menangani masalah kasus korupsi pada akhirnya menjadi tersangka atas kasus korupsi atas kasus yang ditanganinya. Oleh karena itu, pemerintah kemudian membentuk suatu lembaga khusus yang sekarang ini dikenal sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk dengan misi utama yakni melakukan penegakkan hokum dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi dengan pemikiran bahwa lembaga penegak hukum lama, seperti Kepolisian dan Kejaksaan dianggap belum mampu untuk memberantas Korupsi.
EKSISTENSI LEMBAGA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KORUPSI (SUATU ANALISIS NORMATIF) Samosir, Muhammad Syahlan; Rahman, Rahman
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol 3 No 1 (2021): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : LPPM Universitasdiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v3i1.892

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tugas dan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi dan strategi yang dilakukan dalam melakukan penanganan perkara korupsi serta kendala yang di hadapi dengan pendekatan secara yuridis Normatif. Upaya memberantas tindak pidana korupsi tidak selalu berjalan dengan mulus, berbagai macam kesulitan juga dihadapi oleh KPK untuk menjerat para pelaku korupsi. Hambatan tersebut bisa disebabkan karena adanya tekanan politis yang berasal dari campur tangan MPR maupun DPR. Karena seperti yang kita ketahui, korupsi pada dasarnya merupakan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Selain itu juga terdapat korupsi didalam tubuh kepolisian dan kejaksaan. Bahkan polisi dan jaksa yang semula menangani masalah kasus korupsi pada akhirnya menjadi tersangka atas kasus korupsi atas kasus yang ditanganinya. Oleh karena itu, pemerintah kemudian membentuk suatu lembaga khusus yang sekarang ini dikenal sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk dengan misi utama yakni melakukan penegakkan hokum dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi dengan pemikiran bahwa lembaga penegak hukum lama, seperti Kepolisian dan Kejaksaan dianggap belum mampu untuk memberantas Korupsi.
Efektivitas Banding Administratif dalam Sengketa Pemberhentian Tidak dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil: antara Kepastian Hukum dan Keadilan atas Hilangnya Hak Pensiun samosir, muhamad syahlan; Samosir, Muhammad Syahlan; Dita Wahyuni
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 8 No. 2 (2025): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/xphayz81

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan banding administratif dalam sengketa pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipil serta kepastian hukum atas hilangnya hak pensiun akibat kesalahan prosedur dalam menempuh upaya administratif. Permasalahan ini muncul karena mekanisme banding administratif tidak hanya berfungsi sebagai sarana koreksi internal, tetapi juga menjadi prasyarat prosedural sebelum sengketa diperiksa oleh peradilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, khususnya dengan mengkaji putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang terkait sengketa perubahan status kepegawaian yang berdampak pada hilangnya hak pensiun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banding administratif memiliki kedudukan yang sangat menentukan dalam perlindungan hak kepegawaian karena kesalahan prosedur dapat menyebabkan permohonan tidak diperiksa secara substantif dan keputusan pemberhentian tetap berlaku. Kondisi ini menimbulkan persoalan kepastian hukum karena hilangnya hak pensiun dapat terjadi akibat hambatan prosedural, bukan karena pokok sengketa telah diuji secara menyeluruh. Oleh karena itu, kepastian hukum dalam sengketa kepegawaian perlu dimaknai sebagai keseimbangan antara tertib prosedur dan perlindungan hak, dengan penguatan peran Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara dalam menjamin pemeriksaan administratif yang efektif dan berkeadilan.  
Co-Authors Abd. Rasyid Syamsuri Dita Wahyuni samosir, muhamad syahlan