<![CDATA[Lembaga BPSK memiliki peran yang strategis dalam Perlindungan Konsumen terutama dalam penyelesaian sengketa konsumen yang efektif. Di dalam praktik lembaga ini menghadapi kendala-kendala dalam penyelesaian sengketa konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan, pelaksanaan dan kendala yang dihadapi oleh BPSK Kabupaten Sintang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam menyelesaikan sengketa konsumen.Di dalam penulisan skripsi ini dikaji menggunakan metode Sosio-Legal dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dalam skripsi ini menggunakan studi dokumen dan wawancara terhadap narasumber dan responden. Penulis dalam melakukan pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara terhadap BPSK Kabupaten Sintang dan melakukan pengumpulan bahan hukum primer di BPSK Kabupaten Sintang. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa BPSK Kabupaten Sintang menyelesaikan sengketa konsumen dengan dasar hukum yakni Pasal 52 a UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Di dalam pelaksanaannya BPSK telah menyelesaikan 25 kasus yakni, 18 kasus diselesaikan melalui konsiliasi, 2 kasus melalui mediasi, 5 kasus tidak bisa ditindaklanjuti dengan alasan bukan kewenangan BPSK. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam menyelesaikan sengketa konsumen BPSK menghadapi kendala-kendala, seperti belum tersedianya anggaran yang mengakibatkan belum memadainya sarana dan prasarana, hal ini mengakibatkan BPSK Kabupaten Sintang tidak dapat melakukan tugas dan wewenangnya khususnya dalam penyelesaian sengketa konsumen secara efektif. Dari kesimpulan tersebut penulis memberikan saran untuk melakukan pertemuan secara rutin dengan instansi terkait anggaran operasional BPSK Kabupaten Sintang.Kata kunci: BPSK, Perlindungan Konsumen, Sengketa Konsumen.]]>
Copyrights © 2021
