STRATEGI PENINGKATAN EKONOMI WILAYAH PERBATASAN BERBASIS KELAUTAN DAN PERIKANAN (STUDI KASUS DI NANUSA, NATUNA DAN NUNUKAN)

Mira Mira (Mira - Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Jl. Petamburan VI, Jakarta Pusat E-mail: [e-mail])
Akhmad Solihin (Akhmad Solihin - Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor Jl. Rasamala, Gedung FPIK, Bogor E-mail: [e-mail])
Tajerin Tajerin (Tajerin - Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Jl. Petamburan VI, Jakarta Pusat E-mail: [e-mail])

Sosio Konsepsia
Vol 2 No 3 (2013): Sosio Konsepsia (Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi isu, permasalahan dan strategi peningkatan ekonomi wilayah perbatasan berbasis sektor kelautan dan perikanan telah dilakukan di Natuna, Nunukan, dan Nanusa pada tahun 2012. Data yang digunakan dalam penelitian adalah bersifat kualitatif yang dikumpulkan dengan Focus Group Disscussion (FGD). Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik LFA (Logical Framework Analisys) untuk memetakan permasalahan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, teknik SWOT (Strength-Weakness-Opportunity-Threat) untuk merumuskan strategi peningkatan ekonomi wilayah perbatasan, dan teknik QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix) untuk menentukan pilihan strategi prioritas. Berdasarkan total nilai dari causatif dan effect dari analisis LFA disimpulkan 7 permasalahan utama dari 19 isu permasalahan dalam peningkatan ekonomi wilayah perbatasan, yaitu: (1) produktivitas perikanan tangkap dan budidaya yang rendah; (2) lemahnya peran kelembagaan ekonomi; (3) pasokan BBM tidak lancar dan mahal harganya; (4) maraknya illegal fishing; (5) ketergantungan perekonomian terhadap negara luar; (6) dukungan penyediaan input produksi berupa benih dan pakan yang kurang dan (7) kurangnya frekuensi angkutan laut. Berdasarkan analisis SWOT dan QSPM, dirumuskan strategi peningkatan ekonomi wilayah perbatasan yaitu, pertama: Untuk mendukung peningkatan produktifitas perikanan tangkap dan budidaya pemerintah setidaknya membangun 1 SPDN dan 1 BBI di masing-masing wilayah tersebut. Kedua: Pemberian bantuan modal untuk peningkatan usaha penangkapan minimal Rp 77 juta sampai dengan Rp 200 juta dan Rp 60 juta untuk usaha budidaya. Ketiga: Pemerintah minimal menyediakan 25 tenaga pendamping untuk mendukung peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi dan kualitas nelayan, pembudidaya, dan pengolahan perikanan. Keempat: Pemerintah harus merealisasikan 180 hari pengawasan dimana selama ini jumlah hari pengawas baru terealisasi 100 hari per tahun. Kata kunci: Peningkatan ekonomi, wilayah perbatasan, strategi,nelayan .