<![CDATA[Program desa sadar hukum merupakan kebijakan yang menarik untuk dikaji, karena program tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sebagai pendukung penyelenggaraan negara hukum di Indonesia. Untuk menjadi desa sadar hukum, suatu desa harus memenuhi kriteria dan melewati beberapa proses pembentukan yang diatur dalam Peraturan Kepala BPHN Nomor: PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Penelitian ini mendeskripsikan secara mendalam mengenai pelaksanaan program desa sadar hukum di Desa Trusmi Wetan, meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan program desa sadar hukum dan efektivitas pelaksanaan programdesa sadar hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Desa Trusmi Wetan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Pelaksanaan program desa sadar hukum di Desa Trusmi Wetan dilakukan mulai dari pengusulan, pembinaan, penilaian, penetapan, dan peresmian. (2) Adapun dari segi efektivitas, pelaksanaan program desa sadar hukum di Desa Trusmi Wetan cukup efektif, karena dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Desa Trusmi Wetan.]]>
Copyrights © 2019
