<![CDATA[Penelitian ini dilatar belakangi Kabupaten Kampar merupakan salah satu daerah yang mengeluarkan kebijakan terkait Kawasan Minopolitan, yaitu di Desa Koto Mesjid. Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar menuangkan kebijakan daerahnya dalam bentuk Keputusan Bupati Kabupaten Kampar dalam memfasilitasi desa tersebut sebagai wilayah cluster yang terbit dalam tiga bentuk kebijakan. Kawasan Minapolitan merupakan konsepsi pembangunan ekonomi kelautan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas serta percepatan. Kawasan Minapolitan merupakan suatu bagian wilayah yang memiliki fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan inovasi teknologi bidang perikanan bagi masyarakat transmigrasi lokal di desa koto masjid dapat berlangsung serta apa saja faktor yang pendukung dan penghambat dalam penerapan kebijakan inovasi teknologi bidang perikanan bagi masyarakat transmigrasi local di Desa Koto Masjid. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan peneliti menetapkan prosedur sampling purposive mana yang dapat digunakan untuk mengindentifikasi orang-orang yang akan diobservasi atau diwawancarai dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan teknik trigualasi. HasiI penelitian ini menunjukkan Kebijakan inovasi teknologi bidang perikanan bagi masyarakat transmigrasi lokal di kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar sebagai kawasan sentra produksi perikanan di provinsi Riau melalui surat Keputusan Gubernur Riau No. KPTS/99/II/2000 tanggal 28 Februari 2000 dan baru tahun 2010 ditetapkan sebagai kawasan Minapolitan dapat dijadikan salah satu alternative solusi dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kampar tersebut serta penelitian ini memiliki faktor pendukung yakni konsep awal kebijakan, sumber daya dan kemandirian masyarakat pembudidaya dan faktor penghambatnya yaitu peran pemerintah, koordinasi dan komunikasi birokrasi, dan evaluasi jangka waktu maka tujuan dari pelaksanaan kebijakan ini masih belum dapat tercapai dengan maksimal.]]>
Copyrights © 2022
