<![CDATA[Pada awal periode pemerintahan Orde Baru, keberadaan pers di Indonesia sedang berada dalam fase penuh kebebasan. Kebebasan tersebut dipergunakan untuk melakukan konsolidasi kekuasaan oleh Presiden Soeharto. Beriringan dengan kebebasan pers, pemerintah dihadapkan pada situasi politik yang rumit. Sehingga artikel ini mengkaji tentang dinamika politik pada masa Orde Baru, dengan memfokuskan analisis kepada pemberitaan yang dilakukan oleh pers harian Sinar Harapan pada periode 1966 – 1986. Fokus kajian tertuju kepada maraknya kasus KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yang terjadi dalam badan pemerintah, seperti isu adanya SPRI; kasus BULOG; dan masalah proyek TMII yang menjadi sorotan pada penulisan berita oleh harian Sinar Harapan. Penulisan berita yang memuat kritikan tajam terhadap pemerintah ternyata tidak sedikitpun berhasil menggoyahkan kekuasaan rezim ini. Pemerintah Orde Baru justru melakukan tindak represif sebagai reaksi terhadap pemberitaan yang mengandung kritik tajam kepada pemerintah dengan melakukan pembungkaman kepada sejumlah pers yang kritis, salah satunya adalah harian Sinar Harapan.]]>
Copyrights © 2021
