<![CDATA[AbstrakPermendikbud Nomor 27 Tahun 2016 merupakan kebijakan yang dibuat untuk memfasilitasi penganut aliran kepercayaan agar mendapatkan hak pendidikan beragama dan berkeyakinan. Namun, praktiknya masih ditemui banyak kendala yang menghambat implementasi kebijakan tersebut. Kendala-kendala terlihat dari aspek kelembagaan, layanan, dan pemahaman stakeholder terkait. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan seberapa efektifkah mata pelajaran Pendidikan Agama bagi generasi muda. Kajian yang ditulis bertujuan untuk mengelaborasi efektivitas Pendidikan Agama yang praktiknya mengarahkan peserta didik menjadi lebih eksklusif, termasuk dalam hal pendidikan kepercayaan. Masalah tersebut apabila dibiarkan akan menimbulkan ekses negatif kedepannya. Penulis merekomendasikan perubahan ke arah yang inklusif dalam kerangka pendidikan multikultural. AbstractMinister of Education and Culture Regulation Number 27 of 2016 is a policy made to facilitate adherents of religious beliefs to get the right to education in religion and belief. However, in practice, there are still many obstacles that hinder the implementation of this policy. This obstacle can be seen from the institutional aspect, the service aspect, and the understanding aspect of the relevant stakeholders. This raises the question of how effective Religious Education subjects are for the younger generation in the current context. This paper aims to elaborate on the effectiveness of Religious Education which in practice directs students to be more exclusive, including in this case faith education. This problem if left unchecked will lead to negative excesses in the future. So this paper recommends a change to an inclusive direction within the framework of multicultural education.]]>
Copyrights © 2021
