Penegakan Hukum Pidana Berbasis Sustainable Ecological Development Dengan Plea Bargaining Terhadap Tindak Pidana Perusakan Lahan Tambang Di Kalimantan Selatan

Safitri Wikan (Universitas Achmad Yani Banjarmasin)

DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum
Vol 6, No 1 (2021): Januari-Juni

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa dampak dari perbuatan tindak pidana pelaku perusakan lahan tambang di Kalimantan Selatan yang dilakukan pelaku baik secara perseorangan, kelompok, maupun korporasi pada perusahaan-perusahan pertambangan di Kalimantan Selatan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bersifat deskriptif kualitatif dengan teknik analisis yuridis empiris kualitatif menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap perbuatan tindak pidana pelaku perusakan lahan tambang di Kalimantan Selatan tidak terletak pada regulasi perundang-undangan yang mengatur tentang pertambangan dan pengelolaan lingkungan hidup tetapi terletak pada implementasinya yang tidak disertai ketegasan aparat penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana serta pengawasan yang tidak maksimal, maka Plea Bargaining system dapat dijadikan alternatif penyelesaian perkara pidana perusakan lahan tambang yang berbasis sustainable ecological development yang di integrasikan dalam sistem peradilan pidana terpadu dengan melibatkan pengawasan tokoh masyarakat adat setempat untuk memberikan efek jera yang lebih mendidik kepada pelaku. Rekomendasi Penelitian ini adalah untuk meminimalisir terjadinya kerusakan lahan tambang yang semakin meluas maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan harus lebih ketat, tegas dan selektif dalam menerbitkan proses pengeluaran perizinan usaha pertambangan di wilayah Kalimantan Selatan.